Oleh: Dr. Miar, S.E., M.Si., CERA
PIDATO Presiden dalam penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027 menghadirkan optimisme baru bagi perekonomian Indonesia.
Di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi, pemerintah memilih mempertahankan kebijakan fiskal yang ekspansif, namun tetap terukur.
Salah satu indikator pentingnya adalah target defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan target APBN 2026 sebesar 2,68 persen.
Pemerintah juga merencanakan pembiayaan anggaran sebesar Rp671,2 triliun, turun dari Rp689,1 triliun pada tahun sebelumnya.
Bagi sebagian kalangan, kata “defisit” sering dipersepsikan negatif karena identik dengan utang dan beban fiskal.
Padahal, dalam teori ekonomi modern, defisit anggaran merupakan instrumen kebijakan yang lazim digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas perlindungan sosial.
Yang menjadi persoalan bukanlah ada atau tidaknya defisit, melainkan bagaimana defisit tersebut dikelola dan dimanfaatkan secara produktif.
RAPBN 2027 menunjukkan bahwa pemerintah masih menempatkan APBN sebagai instrumen utama pembangunan.
Belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.426 triliun.
Kenaikan belanja ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.
