PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Rentetan dinamika yang terjadi di Universitas Palangka Raya (UPR) belakangan ini menuai sorotan tajam publik.
Mulai dari kasus hukum yang menjerat petinggi kampus, proses Pemilihan Rektor (Pilrek) yang tengah berlangsung, hingga gagapnya transisi institusi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang berimbas langsung pada pemotongan fasilitas mahasiswa.
Mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPR periode 2021-2022, Beni Parulian Siregar mengungkapkan, dalam rentang waktu yang relatif berdekatan, kampus dihadapkan pada fenomena-fenomena yang memprihatinkan, salah satunya adalah penangkapan Direktur Pascasarjana akibat dugaan penyimpangan anggaran.
“UPR ini sedang menjadi sorotan karena hal-hal yang dalam tanda kutip berkonotasi buruk. Padahal, kita berharap kampus ini dibicarakan karena prestasinya sebagai kampus dengan UKT terendah atau bertaraf internasional, bukan karena skandal,” ujar Beni kepada prokalteng, Jumat (26/6/2026).
Lebih lanjut, Beni menyoroti masa transisi kelembagaan UPR dari Satuan Kerja (Satker) menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
Kebijakan ini menuntut kampus untuk mandiri secara finansial.
Sayangnya, birokrasi kampus dinilai masih bermental birokrasi lama yang terbiasa menghabiskan anggaran, bukan berjiwa kompetitif layaknya swasta dalam menciptakan peluang usaha (campus preneur).
Beni mencontohkan, UPR pernah menerapkan aturan mahasiswa naik tangga untuk menuju lantai atas gedung biru padahal ada lift dengan pertimbangan mahalnya biaya listrik dan kampus kesulitan untuk membayarnya.
“Kampus kebingungan mencari sumber pendanaan. Rektor ke depan harus mampu menggagas campus preneur secara masif. Kita punya sekitar 20.000 mahasiswa sebagai pangsa pasar. Fasilitas komersial seperti kafe baru di samping rusunawa itu sangat potensial mendatangkan income bagi kampus, asalkan sistem pengelolaannya jelas dan mampu mengakomodir kepentingan mahasiswa, misalnya dengan mempekerjakan mahasiswa secara part-time,” urainya.
Terkait kontestasi Pemilihan Rektor yang sedang berjalan, Beni menantang para kandidat untuk memberikan janji konkret terkait pembiayaan pendidikan.
Ia merespons wacana salah satu kandidat, yang berjanji tidak akan menaikkan golongan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Beni menilai wacana tersebut harus dibuktikan lebih jauh. Ia menantang para kandidat rektor untuk berani menghapus biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan meniadakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dari mahasiswa jalur mandiri.
“Semangat awal dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah pembiayaan tunggal. Jika ada calon rektor yang berani mengambil terobosan menjanjikan KKN gratis dan kampus menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), kita secara moral pasti akan mendukung penuh,” katanya.
Tak luput dari kritik, Beni juga melontarkan sentilan keras kepada jajaran organisasi kemahasiswaan, baik BEM tingkat universitas maupun fakultas.
Ia menilai gerakan mahasiswa UPR saat ini lumpuh dan kehilangan orientasi dalam mengawal isu-isu krusial di rumah sendiri.
BEM dinilai terlalu sibuk mengurus isu nasional dan internasional, namun menutup mata terhadap penderitaan mahasiswa di lingkup domestik.
“Panggilan ideologi kemahasiswaan mereka dipertanyakan. Boleh bicara isu nasional, tapi jangan lupakan persoalan di depan mata. Kampus punya persoalan hukum, Pilrek diduga diwarnai maladministrasi, hingga akreditasi Fakultas Hukum yang turun. BEM harus jeli dan hadir di sana, karena duit operasional mereka juga berasal dari mahasiswa,” kecam Beni.
Kekecewaan ini semakin menguat dengan adanya insiden gonjang-ganjing pengurus BEM UPR yang justru mendaftar sebagai Bintara Intelijen Kepolisian.
Sebagai penutup, Beni juga mengkritik kebijakan infrastruktur kampus yang terkesan eksklusif dan tertutup. Ia mencontohkan gedung rektorat yang kini dipenuhi kaca gelap.
Menurutnya, hal ini bertolak belakang dengan semangat transparansi kampus dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang mengamanatkan tersedianya ruang-ruang kerja atau ruang dosen yang lebih terbuka dan tembus pandang demi mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan akademik.
“Rektor ini bawaannya harus inklusif dan terbuka terhadap kritik mahasiswa maupun alumni, karena setiap kebijakan yang diambil berdampak masif terhadap seluruh sivitas akademika,” pungkasnya. (her)
