PROKALTENG.CO– Prestasi gemilang kembali diukir oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesebelas kalinya secara beruntun, daerah ini berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung di Palangka Raya, Jumat (19/6), dalam sebuah acara yang juga melibatkan Kabupaten Barito Selatan dan Katingan. Dari ketiga daerah tersebut, total aset yang tercatat mencapai angka fantastis Rp14,99 triliun, dengan pendapatan Rp6,51 triliun dan belanja Rp5,98 triliun.
Bagi Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, ST MT, capaian ini terasa istimewa. Pasalnya, ini merupakan WTP pertama yang ia raih sejak resmi memimpin kabupaten tersebut. Dalam sambutannya, orang nomor satu di Barito Utara itu tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya.
“Ini adalah hadiah sekaligus tanggung jawab besar. Kami tidak ingin berpuas diri. WTP ke-11 ini harus menjadi fondasi untuk pengelolaan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel ke depannya,” ujar bupati dengan penuh semangat.
Namun di balik kabar baik tersebut, BPK tetap memberikan sejumlah catatan penting yang meskipun tidak bersifat material, tetap harus segera ditindaklanjuti.
Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain; Penyempurnaan teknik penyusunan laporan keuangan, optimalisasi strategi pemasukan daerah, efisiensi dalam belanja publik, penataan aset khususnya yang berasal dari hibah, penyelesaian temuan kelebihan pembayaran dan masalah penganggaran.
PROKALTENG.CO– Prestasi gemilang kembali diukir oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesebelas kalinya secara beruntun, daerah ini berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung di Palangka Raya, Jumat (19/6), dalam sebuah acara yang juga melibatkan Kabupaten Barito Selatan dan Katingan. Dari ketiga daerah tersebut, total aset yang tercatat mencapai angka fantastis Rp14,99 triliun, dengan pendapatan Rp6,51 triliun dan belanja Rp5,98 triliun.
Bagi Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, ST MT, capaian ini terasa istimewa. Pasalnya, ini merupakan WTP pertama yang ia raih sejak resmi memimpin kabupaten tersebut. Dalam sambutannya, orang nomor satu di Barito Utara itu tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya.
“Ini adalah hadiah sekaligus tanggung jawab besar. Kami tidak ingin berpuas diri. WTP ke-11 ini harus menjadi fondasi untuk pengelolaan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel ke depannya,” ujar bupati dengan penuh semangat.
Namun di balik kabar baik tersebut, BPK tetap memberikan sejumlah catatan penting yang meskipun tidak bersifat material, tetap harus segera ditindaklanjuti.
Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain; Penyempurnaan teknik penyusunan laporan keuangan, optimalisasi strategi pemasukan daerah, efisiensi dalam belanja publik, penataan aset khususnya yang berasal dari hibah, penyelesaian temuan kelebihan pembayaran dan masalah penganggaran.
