Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Tengah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2025 di Gedung BPK RI
Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kapuas kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalim
Bupati Murung Raya, Heriyus, menghadiri sekaligus menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwak
DPRD Kabupaten Seruyan mengapresiasi keberhasilan Pemkab Seruyan kembali meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Kalteng.
Bupati Barito Selatan menyerahkan LKPD 2025 kepada BPK RI Perwakilan Kalteng sebagai bentuk komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya kembali melaksanakan entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari agenda rutin
Rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Katingan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menghasilkan sejumlah catatan penting terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya menargetkan untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran
Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, Dodik Ahmad Akbar, menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2024.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Sugianto Sabran, menargetkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Tahun Anggaran 2024.
Pj Bupati Barito Selatan, H Deddy Winarwan menyebutkan, bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, terhadap laporan keuangan tahun 2023 kabupaten ini, merupakan hasil kinerja bersama.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalteng Ir. H. Abdul Razak. Menghadiri acara penyampaian pemeriksaan BPK - RI atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, di Jakarta Convention Center (JCC) Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, Senin (8/7).
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Muhamad Aswin mengapresiasi terhadap prestasi yang telah diraih oleh pemerintah daerah setempat.
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pulang Pisau tahun 2023 dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau, kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP), pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 baru-baru ini.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), kembali berhasil mempertahankan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun Anggaran 2023.Penyerahan WTP dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng, M. Ali Asyhar kepada Bupati Kotim.
Penjabat Bupati Barito Selatan (Barsel) Deddy Winarwan terus  mengingatkan perangkat daerah (PD) setempat agar tetap mempertahankan prinsip tepat sasaran dan tertib administrasi.Â
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kemenkumham tahun 2022.
Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan perawatan terhadap Water Treatment Plant (WTP). Upaya ini dilaksanakan selama empat hari mulai Rabu 1 Maret 2023 hingga Sabtu 4 Maret 2023. Perawatan tersebut pun dikerjakan pukul 08.00 Wib-15.00 Wib.
