PEMERINTAH pusat sudah memastikan pusat pemerintahan atau ibu kota baru Indonesia akan dipindah ke Kalimantan. Dan lokasi persisnya, akan diumumkan secara
langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.
Namun Bupati Katingan Sakariyas menyatakan, 80 persen keyakinannya
lokasi yang dipilih sebagai ibu
kota baru NKRI itu adalah Kalteng,
yakni di Katingan, Gunung Mas, dan Palangka Raya.
“Di wilayah Kabupaten Gunung Mas
itu akan dibangun istana negara, perkantoran pemerintah, DPR RI, dan
perkantoran lainnya. Sedangkan Katingan akan dibangun perumahan, bandar udara, dan
pelabuhan laut,†kata Sakariyas, Rabu (10/7).
Dikatakannya, akan banyak pindah
menjadi warga Kalteng terutama ASN yang jumlahnya sekitar 1.500.000 pegawai yang
selama ini bertugas di pemerintah pusat.
“Ini yang terdaftar jika ASN, belum
lagi warga lainnya yang tidak terdaftar,†ujar bupati.
Oleh sebab itulah, dengan adanya
informasi ini, dia meminta kepada seluruh masyarakat Katingan untuk
mempersiapkan diri menghadapi perpindahan ibu kota. Dengan demikian, mampu
bersaing dengan pendatang dari luar daerah.
“Jangan sampai kita kalah. Jika
ada yang memiliki tanah, jangan sampai dijual. Saya tidak ingin warga Katingan
seperti warga Betawi di Jakarta,†tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Palangka
Raya Fairid Naparin menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi V DPR RI meninjau
wisata waterfront city di Flamboyan Bawah, pile slab di Bukit Rawi. Selain itu,
juga diadakan pertemuan di Kantor Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya.
Fairid memaparkan, Kota Palangka
Raya masih memiliki wilayah yang cukup luas. Dari seluruh wilayah yang ada di
Kota Palangka Raya, hanya 2,24 persen kawasan yang sudah terbangun. Bahkan,
Kota Palangka Raya masih tercatat sebagai kota dengan penduduk yang sedikit.
“Untuk itu, Kota Palangka Raya
masih memiliki tempat yang cukup bagi pendatang. Bahkan masyarakat Kalteng,
khususnya Kota Palangka Raya, terbuka terhadap pendatang,†katanya saat
menyampaikan paparan di Ruang Rapat Peteng Karuhei, Kantor Pemko Palangka Raya,
Kamis (11/7).
Dijelaskannya, rencana tata ruang
wilayah kota (RTRWK) telah diselesaikan pada bulan Mei lalu. Ada beberapa
keunggulan Kalteng. Salah satunya yakni wisata air hitam yang ada di Kelurahan
Kereng Bangkirei.
“Hanya ada dua negara yang
memiliki air hitam, yakni Indonesia tepatnya di Kota Palangka Raya dan di Brazil.
Tentu ini menjadi salah satu kebanggan bagi Kota Palangka Raya,†jelasnya.
Ketua rombongan anggota Komisi V
DPR RI Ibnu Munzir menyebutkan, setelah mendengarkan paparan Wali Kota Palangka
Raya Fairid Naparin, pihaknya menilai bahwa Kota Palangka Raya memiliki potensi
sebagai wilayah pemindahan ibu kota pemerintahan. Karena itu, mulai dari
sekarang harus segera disiapkan dan dipikirkan.
“Kami sudah meninjau lagsung
jalan nasional dan wisata waterfront city. Gagasan Pemko Palangka Raya cukup
menarik,†singkatnya.
Hanya saja, kata Ibnu, Sungai
Kahayan masih belum masuk pada kewenangan balai sungai. Pihaknya menilai hal
ini perlu dipikirkan, karena sangat penting dalam pembenahan wilayah. Hal yang
menjadi perhatian lainnya yakni pembangunan Jembatan Layang di Bukit Rawi. Pasalnya,
perlu dorongan agar tidak berjalan lambat.
“Meski optimistis selesai sesuai
target, tetapi juga harus diperhatikan kondisi cuaca di lapangan,†tegas politikus
Partai Golkar ini.
Kabar pemindahan ibu kota sudah
dipastikan ke Kalteng, juga ditanggapi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan (Disperkim) Kalteng Ir Leonard S Ampung.
“Pembangunan lokasi ibu kota
nanti menjadi kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), yang langsung
ditangani pemerintah pusat,†katanya kepada Kalteng Pos di ruang kerjanya,
Kamis (11/7).
Menurut Leo, pemerintah provinsi
hanya menyiapkan rencana lokasi. Anggaran APBN yang disiapkan pun sedikit,
karena banyak yang akan dibangun oleh swasta.
“Rencana pembebasan (lahan) masih
belum. Perlu koordinasi dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan
Nasional (BPN), Dinas Kehutanan (Dishut), Dinas Perkebunan (Disbun), dan
sejumlah perangkat daerah lainnya,†terangnya.
Terpisah, Kepala Disbun Kalteng Rawing
Rambang mengungkapkan, segitiga emas rencana lokasi pembangunan ibu kota nanti
ada yang dekat dengan perkebunan sekitar.
“Tetapi tidak banyak. Saya tidak
ingat datanya karena sedang berada di luar kota,†ungkap Rawing saat dihubungi
Kalteng Pos via telepon pribadinya, Kamis (11/7).
Sementara itu, Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng H Shalahuddin mengungkapkan, rencana
pembangunan infrastruktur pada lokasi ibu kota akan menggunakan pendanaan dari
pusat.
“Pemerintah daerah hanya menyediakan
lahan, sambil menunggu keputusan Presiden RI Joko Widodo akan penetapan calon
ibu kota,†tuturnya. (eri/nue/abw/ce/abe/ctk/nto)