Bupati Hj Nurhidayah: Capaian Opini WTP ke-12 Kali Hasil Kerja Sama dan Kolaborasi Semua Pihak

PANGKALAN BUN, PROKALTENG.CO– Bupati Kotawaringin Barat (Kobar)  Hj. Nurhidayah, SH MH. Mengapresiasi kinerja seluruh perangkat daerah atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk ke-12 kalinya.

Apresiasi tersebut disampaikan Bupati saat kegiatan penyerahan piagam penghargaan kepada perangkat daerah dengan kinerja terbaik, dalam pengelolaan keuangan daerah yang digelar di Aula Sangga Banua Kantor Bupati Kobar, Jumat (5/6).

Bupati, Wakil Bupati Kobar dan Sekda menyerahkan piagam penghargaan kepada 10 perangkat daerah, yang memperoleh nilai terbaik dalam rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah.

Penilaian mencakup aspek penganggaran, penatausahaan, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, hingga pengelolaan barang milik daerah.

Baca Juga :  Masyarakat Masih Mengeluhkan Banyaknya Antrean BBM di SPBU, Pemkab Kobar Beri Penjelasan

Bupati Hj. Nurhidayah mengatakan, raihan opini WTP ke-12 merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak di lingkungan Pemkab Kobar.

“Capaian opini WTP yang ke-12 kali bagi Pemkab Kobar adalah hasil kerja sama dan kolaborasi semua pihak. Semua ikut berperan, saya berharap seluruh perangkat daerah tetap semangat dan terus melakukan perubahan yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Meski demikian, Hj. Nurhidayah mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak lagi hanya diukur dari tingkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat.

Electronic money exchangers listing

Menurutnya, postur belanja daerah harus terus dikawal agar responsif terhadap berbagai dinamika dan kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam upaya pengendalian inflasi daerah, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta percepatan penurunan angka stunting.

Baca Juga :  Banyak Potensi, Lakukan Inovasi Dalam Pengelolaan Pariwisata

“Keuangan daerah tidak lagi hanya dinilai dari realisasi APBD, tetapi seberapa besar dampaknya bagi masyarakat, karena itu setiap program dan kegiatan harus benar-benar memberikan manfaat yang nyata,” tegasnya.

Hj. Nurhidayah berharap sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah terus diperkuat sehingga kualitas tata kelola keuangan daerah semakin baik dan opini WTP dapat kembali dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.

“Ke depan, sinergi yang baik dari seluruh perangkat daerah harus terus ditingkatkan sehingga opini WTP yang berkualitas dapat kembali diraih,” imbuhnya. (mmc/ind)

PANGKALAN BUN, PROKALTENG.CO– Bupati Kotawaringin Barat (Kobar)  Hj. Nurhidayah, SH MH. Mengapresiasi kinerja seluruh perangkat daerah atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk ke-12 kalinya.

Apresiasi tersebut disampaikan Bupati saat kegiatan penyerahan piagam penghargaan kepada perangkat daerah dengan kinerja terbaik, dalam pengelolaan keuangan daerah yang digelar di Aula Sangga Banua Kantor Bupati Kobar, Jumat (5/6).

Bupati, Wakil Bupati Kobar dan Sekda menyerahkan piagam penghargaan kepada 10 perangkat daerah, yang memperoleh nilai terbaik dalam rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah.

Electronic money exchangers listing

Penilaian mencakup aspek penganggaran, penatausahaan, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, hingga pengelolaan barang milik daerah.

Baca Juga :  Masyarakat Masih Mengeluhkan Banyaknya Antrean BBM di SPBU, Pemkab Kobar Beri Penjelasan

Bupati Hj. Nurhidayah mengatakan, raihan opini WTP ke-12 merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak di lingkungan Pemkab Kobar.

“Capaian opini WTP yang ke-12 kali bagi Pemkab Kobar adalah hasil kerja sama dan kolaborasi semua pihak. Semua ikut berperan, saya berharap seluruh perangkat daerah tetap semangat dan terus melakukan perubahan yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Meski demikian, Hj. Nurhidayah mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak lagi hanya diukur dari tingkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat.

Menurutnya, postur belanja daerah harus terus dikawal agar responsif terhadap berbagai dinamika dan kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam upaya pengendalian inflasi daerah, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta percepatan penurunan angka stunting.

Baca Juga :  Banyak Potensi, Lakukan Inovasi Dalam Pengelolaan Pariwisata

“Keuangan daerah tidak lagi hanya dinilai dari realisasi APBD, tetapi seberapa besar dampaknya bagi masyarakat, karena itu setiap program dan kegiatan harus benar-benar memberikan manfaat yang nyata,” tegasnya.

Hj. Nurhidayah berharap sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah terus diperkuat sehingga kualitas tata kelola keuangan daerah semakin baik dan opini WTP dapat kembali dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.

“Ke depan, sinergi yang baik dari seluruh perangkat daerah harus terus ditingkatkan sehingga opini WTP yang berkualitas dapat kembali diraih,” imbuhnya. (mmc/ind)

Terpopuler

Artikel Terbaru