PALANGKA RAYA – Ketua RT dan perangkatnya memiliki peran penting
dalam menangkal masuknya teroris di Kalteng. Untuk itu, RT diminta memperketat
pengawasan kepada masyarakat di lingkungannya, khususnya pendatang baru.
“Saya minta peran pengawasan
oleh para Ketua RT harus lebih diperkuat. Ini penting agar ada kontrol terhadap
warga di lingkungannya, khususnya pendatang,” kata Wakil Gubernur Kalteng
Habib Ismail bin Yahya, Selasa (11/6/2019).
Dia juga meminta agar poskamling
kembali dihidupkan. Apalagi saat ini masih dalam rangka arus balik lebaran dan
suasana politik masih hangat.
“Kita juga meminta agar
lingkungan RT kembali menghidupkan poskamling dan ronda. Kita saat ini masih
suasana politik dan juga arus balik lebaran, tentu kita harus mewaspadai adanya
gerakan-gerakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan,” ucapnya.
Selain itu banyaknya jumlah warga
dalam satu RT menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalteng dan Forum
Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalteng. Sebab, satu RT di Kalteng,
khususnya Kota Palangka Raya jumlah kepala keluarga (KK) bisa mencapai 300.
“Idealnya satu RT tersebut
antara 50-80 KK. Namun, di tempat kita jumlah KK lebih dari 100 bahkan ada yang
sampai 300 KK dalam satu RT,” kata Ketua FKPT Kalteng Nurul Edy.
Dia meminta, pemerimtah dapat
menyelesaikan persoalan dalam satu RT, jumlah warganya di atas angka ideal.
Jika hal itu terus terjadi pengawasan RT terhadap warganya cukup sulit.
“Ini sangat sulit bagi RT
dalam pengawasan, karena warganya terlalu banyak. Satu RT itu idelanya 50 KK,
dan satu RW ada 6-7 RT. Kita berharap RT yang warganya banyak dapat
dimekarkan,” pungkasnya. (arj/nto)