PJU

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palangka Raya memasang 15 titik lampu penerangan jalan umum (PJU), termasuk tujuh titik di bawah Jembatan Kahayan. Penambahan PJU tersebut dilakukan untuk meningkatkan

Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mengakui mengalami kerugian akibat pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

DPRD Palangka Raya meyakini penerapan skema KPDBU untuk penerangan jalan dapat meningkatkan efisiensi anggaran daerah.

Pemerintah Kota Palangka Raya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin bersama DPRD Kota Palangka Raya dalam pembahasan hingga penetapan penyempurnaan hasil fasilitasi Gubernur Kalimantan Ten

DPRD Kota Palangka Raya menunda pengesahan Raperda PJU sambil menunggu hasil kajian skema kerja sama dengan pihak ketiga yang dinilai mampu menekan beban anggaran hingga 50 persen.

Pemasangan PJU membuat Alun-alun Nanga Bulik kini lebih terang, aman, dan nyaman dimanfaatkan warga pada malam hari.

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palangka Raya menyoroti tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dinilai krusial.

Penerangan lampu bisa mencegah terjadinya potensi tindakan kriminal maupun potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan umum. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura) mengimbau, kepada dinas teknis terkait tidak hanya melakukan pemeliharaan rutin lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).

Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Halikinnor meminta agar ada pemasangan penerangan jalan umum (PJU) di sekitar bandara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menolak keberatan atau eksepsi dari terdakwa pemalsuan surat verklaring Madi Goening Sius di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Kamis (4/5).

Dianggarkan Rp16 Miliar untuk Penerangan di Setiap Ruas Jalan

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Palangka Raya terus berupaya menjaga kenyamanan pengendara.

Sejumlah lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sudah tersedia di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Puruk Cahu saat ini, banyak tidak menyala. Wakil Ketua Komisi II DPRD Mura, Johansyah meminta, pada tahun anggaran 2022 mendatang. Permasalahan PJU ini dapat diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura.