Solidaritas Masyarakat Dayak (SMD) menggelar aksi damai di depan Pengadilan Tipikor Palangkaraya, Selasa (12/12). Massa yang membela terdakwa Mantan Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan Ary Eghani yang didakwa atas kasus korupsi,
Kejaksaaan Negeri (Kejari) Kabupaten Seruyan melakukan pergerakan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan tahun 2023 ini. Pasalnya, hingga saat ini upaya penyidikan yang dilakukan itu telah berbuah hasil. Pihaknya kini menetapkan dua orang tersangka tindak pidana korupsi.
PROKALTENG.CO - Calon presiden (capres) nompr urut 3, Ganjar Pranowo mewacanakan narapidana korupsi akan dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungapkan hal yang memberatkan dan meringankan dalam pertimbangan mengajukan tuntutan terhadap mantan Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya Ary Egahni.
Penasihat hukum terdakwa mantan Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istri Ary Egahni mengaku kecewa terhadap tuntutan Jaksa KPK kepada kliennya. Penasihat hukum Ben dan Ary, Regginaldo Sultan mengungkapkan alasan kekecewaannya terhadap tuntutan KPK itu kepada kliennya.
Solidaritas Masyarakat Dayak (SMD) lagi-lagi melakukan aksi menuntut Ben Brahim dan Ary Egahni untuk dibebaskan dari jeratan hukum. Aksi tersebut dilakukan di depan Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Kamis (9/11/2023).
Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berinisial F. Ditetapkan sebagai tersangka, dalam kasus tindak pidana korupsi parkir di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit pada Jumat malam (17/11/2023).
Bacapres-bacawapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) akan memelototi pengadaan alutsista hingga BUMN dalam rangka menekan angka korupsi di Indonesia. Hal itu terungkap dalam dokumen visi-misi AMIN berjudul Indonesia Adil Untuk Semua.
Pakar Hukum Pidana Chairul Huda menganggap dakwaan untuk terdakwa mantan Bupati Kapuas Ben Brahim dan Ary Egahni tidak terbukti.
Pasal yang didakwakan itu menerima gratifikasi, yakni pasal 12 huruf B dan memotong dari kas umum seolah- olah punya hutang pada pasal 12 huruf f. Sehingga bagi Chairul Huda, seharusnya para terdakwa ini dibebaskan.
Unit Idik III/Tipidkor Satreskrim Polres Kapuas melakukan pemeriksaan, dan dilanjutkan penahanan terhadap tersangka Makarius Ramba H Mahin (51) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pada pengelolaan APBDes Desa Sei Kayu Tahun Anggaran 2019. Mantan Kepala Desa Sei Kayu tersebut ,resmi ditahan, Senin (30/10/2023) lalu.
