Persetujuan DPRD terhadap skema multi-years menjadi langkah penting Pemkab Barito Utara untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur tanpa terhambat siklus anggaran tahunan.
Bupati Kapuas HM Wiyatno optimistis konektivitas antarwilayah akan memangkas waktu tempuh hingga 50 persen sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Keluhan warga di Kecamatan Kapuas Kuala, Selat, dan Bataguh didominasi persoalan jalan, kebutuhan perahu, hingga kesulitan pakan ikan yang dinilai menghambat perekonomian masyarakat.
Anggota DPRD Kapuas, Rahmad Jainudin, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) IV. Berbagai usulan yang diserap dari warga didominasi kebutuhan infra
Melalui skema CSR 2 persen, perusahaan didorong berkontribusi dalam pemeliharaan ruas jalan guna menunjang aktivitas ekonomi dan meningkatkan konektivitas wilayah.
Meski ribuan koperasi telah terbentuk, banyak yang belum aktif beroperasi akibat kendala modal, akses internet, dan kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau.
Reses Ketua DPRD Kalteng di Katingan Hulu menyoroti persoalan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang masih menjadi kebutuhan utama warga pedalaman.
Reses penutup Junaidi di Kelurahan Panarung dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi, dengan sektor infrastruktur menjadi sorotan utama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Faridawaty Darland Atjen menyerap aspirasi warga dalam reses di Pahandut yang mencakup pemberdayaan perempuan hingga persoalan infrastruktur di sejumlah wilayah.
