Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Johansyah, menegaskan pentingnya musyawarah serta persetujuan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan di tingkat desa, Jum’at, (27/3).
Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas melaksanakan Monitoring Dalam Daerah terkait pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025/2026 di Kecamatan Kapuas Tengah, belum lama ini.
Kapolres Murung Raya (Mura), AKBP Franky M. Monathen memimpin press release hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa (Kades) Olung Ulu di Kabupaten Murung Raya di halaman Mapolres M
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Murung Raya, Rejikinoor menegaskan bahwa transparansi administrasi desa merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamandau memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana desa di wilayah Kabupaten Lamandau. Hal ini dilakukan melalui program "Jaga Desa".
Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamandau, melalui program inovatifnya “Jaga Desa”, kembali menyoroti kerentanan pengelolaan Dana Desa terhadap penyelewengan.
Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani mengungkapkan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat mengambil peran untuk memastikan dana desa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.
Calon Bupati Kapuas Erlin Hardi, memperkenalkan programprogram unggulannya bersama Calon Wakil Bupati Alberkat Yadi kepada masyarakat Kota Air belum lama ini. Salah satunya Anggaran Dana Desa (ADD) tematik dalam kampanye dialogis di Kelurahan Mambulau, Senin (4/11).
Badan Permu syawa rat a n D e sa (BPD) merupakan aparatur desa yang berperan sentral menjalankan tugas pemerintahan di tingkatnya. Perannya juga menentukan maju mundur pengembangan desa.
Dewan Kapuas mengapresiasi pemerintah kecamatan yang melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam penggunaan dana desa. Hal ini dikarenakan sangat penting untuk terlaksananya dengan baik dan sesuai ketentuan.
Besarnya dana desa membuat pengelola keuangan desa beserta aparat harus berhati-hati. Apalagi besaran dana desa itu ditambah dengan alokasi dana desa dari pemerintah daerah. Demikian dikatakan Asisten I Setda Barsel, Yoga P Utomo, kemarin (12/8).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Timur (Bartim), menetapkan mantan Kepala Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau, berinisial MT sebagai tersangka kasus pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2021 sampai 2022, Selasa (6/8).
Kebanyaknya kepala desa (kades) tersandung kasus tindak pidana korupsi (Tipikor). Pernah juga terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya. Penyebabnya dikarenakan mereka kurang tertibnya administrasi. Karenanya kalangan DRPD Mura mengimbau, para kades agar menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus sesuai peruntukannya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Bendi, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas melalui dinas terkait untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan penggunaan dan pengelolaan anggaran di tingkat desa. Tujuannya adalah agar pengelolaan anggaran di desa dapat berjalan dengan baik.
Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andrini mengungkapkan pada tahun 2024 anggaran Dana Desa (DD) telah ditetapkan dalam APBN senilai Rp78.792.657.000. Nantinya, kata Nunu besaran anggaran itu akan dibagi per desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) telah ditetapkan juga di APBD Kabupaten Pulang Pisau senilai Rp75.488.301.900.
Guna mencegah tidak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamandau membuka ruang dalam pendampingan pengelolaan dana desa. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Kepala Kejari Lamandau, Hendra Jaya Atmaja saat ditemui di ruangannya.
Unit Idik III/Tipidkor Satreskrim Polres Kapuas melakukan pemeriksaan, dan dilanjutkan penahanan terhadap tersangka Makarius Ramba H Mahin (51) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pada pengelolaan APBDes Desa Sei Kayu Tahun Anggaran 2019. Mantan Kepala Desa Sei Kayu tersebut ,resmi ditahan, Senin (30/10/2023) lalu.
Hasil mini lokakarya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau belu lama tadi mendapatkan data yang perlu pendampingan dan perlu bantuan sosial dari BAAS (bapak/bunda asuh anak stunting).
Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan (Barsel) Deddy Winarwan mengatakan, sangat rawan apabila dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) oleh aparatur pemerintahan desa bila dilakukan dan dipergunakan tidak tepat dan tidak sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Kalangan DPRD Murung Raya berharap, para kepala desa (kades) dalam menggelola keuangan desa yang meliputi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bisa berhati-hati.
Pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) mendapat atensi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pulang Pisau Herman Wibowo.
Dia meminta kepada kepala desa dan aparatur desa benar-benar mempedomani penggunaan atau pengelolaan DD dan ADD.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Ardiansah, mengingatkan kepada pemerintah desa (pemdes) untuk mengelola dana desa (DD), dan anggaran dana desa (ADD) secara baik, agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.
Adanya mantan kades yang ditangkap polisi atas kasus korupsi dana desa yang mencapai miliaran rupiah, hal ini untuk menjadi perhatian serius bagi kepala desa lainnya.
Penasihat hukum terdakwa Aris Susilo, Nurahman Ramadani mengaku masih pikir-pikir terhadap putusan yang dilayangkan hakim Pengadilan Tipikor Palangka Raya.
Adanya kasus desa yang terkena pemotongan Dana Desa, mendapat perhatian Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri. Ia mengimbau sekaligus meminta agar dalam pengelolaan administrasi desa, harus dapat dipertanggungjawabkan.
