Ketua Komisi III Sigit Widodo menyebut evaluasi data terus dilakukan secara berkala, sekaligus mendorong sinergi lintas pihak untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menegaskan, keterlibatan relawan desa diharapkan mampu mempercepat distribusi KHBS sebagai tahap awal sebelum penyaluran berbagai bantuan kepada masyarakat.
Sebanyak 71 ribu aduan terkait program Kartu Huma Betang mendorong Pemprov Kalteng melakukan verifikasi ulang data penerima guna memastikan bantuan tepat sasaran dan lebih adil.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sbaran mengungkap sekitar 15 persen penerima program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) dicabut karena dinilai sudah mampu.