PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Tengah (Kalteng), Habib Ismail, memberikan sinyal mengenai arah dukungan PKB dalam Pilkada Kota Palangka Raya 2024.
Menurut Habib, PKB berpotensi mendukung Bakal Calon Wali Kota Palangka Raya dengan syarat Bakal Calon Wakil Wali Kota berasal dari kader PKB. Habib Ismail, yang merupakan mantan Wakil Gubernur Kalteng pada periode pertama pemerintahan Gubernur Sugianto Sabran, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan pembicaraan dengan dua kandidat Bakal Calon Wali Kota Palangka Raya, yaitu Fairid Naparin dan Rojikinnor.
“Kami sedang menjalin komunikasi yang baik dengan Fairid, dan begitu juga dengan Rojikinnor dari PAN. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan mengenai siapa yang akan menjadi wakil,” ujar Habib saat ditemui di Polda Kalteng, Kamis (8/8).
Dalam keterangannya, Habib Ismail menekankan pentingnya posisi wakil wali kota dalam menentukan arah dukungan PKB.
“Kami berharap agar calon wakil dari pendamping Bakal Calon Wali Kota Palangka Raya bisa berasal dari kader PKB. Jika hal ini terwujud, maka arah dukungan PKB akan lebih jelas,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Habib menjelaskan bahwa keputusan mengenai calon wakil wali kota masih menjadi bagian dari strategi PKB untuk memastikan bahwa kadernya dapat berperan dalam pemerintahan kota jika terpilih.
“Kami ingin memastikan bahwa kader PKB memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu, jika kandidat wakil berasal dari kader kami, itu akan menjadi arah dukungan PKB,” tegasnya.
Dengan situasi politik yang dinamis menjelang Pilkada Kota Palangka Raya, langkah PKB untuk mendukung kadernya dalam posisi wakil wali kota menunjukkan komitmen partai untuk memperkuat pengaruhnya dan memberikan kontribusi signifikan dalam pemerintahan lokal.
Habib Ismail dan PKB terus berkoordinasi dengan para kandidat untuk menentukan keputusan akhir yang akan mempengaruhi arah politik di kota tersebut. Dengan strategi ini, PKB berupaya untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan kadernya terwakili dalam proses pemilihan kepala daerah mendatang. (hfz)