PALANGKA RAYA- Anggota Komisi VI DPR
RI Mukhtarudin, meminta pihak PLN buka-bukaan saja dan jangan ditutupi, soal
pembangunan pembangkit 6.000 MW. Karena menurutnya, sampai hari ini tidak ada
progress.
Dengan keterbukaan soal masalah pembangkit 6.000
MW kata anggota Fraksi Partai Golkar tersebut, DPR berupaya membantu mencarikan
solusinya. “Kita tidak ingin ada persoalan dikemudian hari. Jangan sampai
kekurangan listrik dari pembangkit milik PLN (yang mangkrak 6000 MW) ditutupi
oleh IPP swasta,†kata Muhtarudin dalam Raker dengan Wakil Menteri BUMN Budi
Gunadi Sadikin di Jakarta, Senin (3/2/2020).
Mukhtarudin menegaskan, supply listrik di
Kalimantan Tengah mengalami defisit, alias kekurangan. Kadang listrik di
Kalimantan byar pet. “Berbeda dengan Jawa yang mengalami surplus sampai 3.000
MW. Nah, kelebihan ini mau dijual ke mana?,†terangnya sambil bertanya.
Dia
mengkritik PLN kurang memiliki perencanaan yang matang. Disatu sisi ada yang
kurang, sementara daerah lainnya surplus. Berdasarkan data PLN, hingga
Oktober 2019, realisasi megaproyek 35.000 MW belum bertambah signifikan,
padahal sejumlah pembangkit besar yang masuk dalam proyek tersebut telah
rampung.
Pembangkit yang masuk dalam megaproyek
tersebut, baru sebanyak 11% atau sekitar 3.946 MW pembangkit yang beroperasi
komersial (commercial operation date/COD). Sisanya, sebanyak 65 persen atau
23.129,8 MW masih melakukan konstruksi, 20 persen atau 6.877,6 MW masih
melakukan penyelesaian pendanaan (finnacial closing), 2% atau 829 MW sedang
pengadaan, dan 2% atau 734 MW sedang tahap perencanaan.
Dari catatan, dua pembangkit besar yang
seharusnya masuk pada sistem kelistrikan di Indonesia adalah pembangkit listrik
tenaga uap (PLTU) Jawa-7 dan PLTU Jawa-8 yang masing-masing berkapasitas 1.000
MW. Kedua proyek tersebut telah selesai melakukan konstruksi tetapi hingga saat
ini belum juga COD dan masuk ke dalam sistem kelistrikan.(dar)