MUARA TEWEH,PROKALTENG.CO – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap agenda Dialog Interaktif yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama seluruh kepala desa se-Kabupaten Barito Utara, Rabu (1/7).
Menurutnya, forum ini menjadi langkah strategis dalam menyamakan persepsi kebijakan dari tingkat provinsi hingga desa, terutama menyangkut dua isu krusial: validitas data penerima bantuan sosial dan kepatuhan terhadap regulasi lahan gambut.
“Dialog interaktif seperti ini sangat kami apresiasi karena menjadi ruang bagi semua pemangku kepentingan untuk bersinergi. Saya sependapat dengan arahan Gubernur yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng Yulindra Dedi, bahwa data penerima bantuan harus valid dan diperbarui secara berkala. Tujuannya jelas, agar bantuan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat prasejahtera yang berhak,” ujar Hj. Henny Rosgiaty Rusli, Selasa (30/6).
Politisi PDI Perjuangan tersebut menekankan pentingnya peran kepala desa dan camat sebagai garda terdepan dalam memastikan keakuratan data warga. Ia mengingatkan bahwa kesalahan data akan berakibat fatal pada penyaluran bantuan sosial seperti Bantuan Pasar Murah dan Kartu Huma Betang Sejahtera.
“Kepala desa adalah ujung tombak yang paling mengetahui kondisi riil warganya. Mereka harus memastikan pendataan ulang dilakukan secara objektif dan transparan. Jangan sampai ada warga yang berhak malah tidak terdata, atau sebaliknya,” tegasnya.
MUARA TEWEH,PROKALTENG.CO – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap agenda Dialog Interaktif yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama seluruh kepala desa se-Kabupaten Barito Utara, Rabu (1/7).
Menurutnya, forum ini menjadi langkah strategis dalam menyamakan persepsi kebijakan dari tingkat provinsi hingga desa, terutama menyangkut dua isu krusial: validitas data penerima bantuan sosial dan kepatuhan terhadap regulasi lahan gambut.
“Dialog interaktif seperti ini sangat kami apresiasi karena menjadi ruang bagi semua pemangku kepentingan untuk bersinergi. Saya sependapat dengan arahan Gubernur yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng Yulindra Dedi, bahwa data penerima bantuan harus valid dan diperbarui secara berkala. Tujuannya jelas, agar bantuan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat prasejahtera yang berhak,” ujar Hj. Henny Rosgiaty Rusli, Selasa (30/6).
Politisi PDI Perjuangan tersebut menekankan pentingnya peran kepala desa dan camat sebagai garda terdepan dalam memastikan keakuratan data warga. Ia mengingatkan bahwa kesalahan data akan berakibat fatal pada penyaluran bantuan sosial seperti Bantuan Pasar Murah dan Kartu Huma Betang Sejahtera.
“Kepala desa adalah ujung tombak yang paling mengetahui kondisi riil warganya. Mereka harus memastikan pendataan ulang dilakukan secara objektif dan transparan. Jangan sampai ada warga yang berhak malah tidak terdata, atau sebaliknya,” tegasnya.
