PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah masih menjadi perhatian serius. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyebut pekatnya asap dalam beberapa hari terakhir mulai mengganggu aktivitas masyarakat dan relawan di lapangan.
Direktur Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai, mengatakan kondisi asap saat ini masih berat. Sejak 22 Agustus 2026, relawan telah bergerak melalui posko bantuan asap untuk membantu masyarakat yang terdampak.
“Dalam beberapa hari terakhir, aktivitas masyarakat dan relawan terganggu akibat asap pekat,” kata Janang dalam keterangan resmi yang diterima redaksi pada Sabtu (19/9/2026).
Menurutnya, relawan telah menjangkau 19 desa terdampak dan tujuh komunitas. Selain memberikan bantuan, relawan juga menyediakan rumah aman asap bagi kelompok masyarakat yang dinilai rentan. Kelompok tersebut meliputi anak-anak, balita, perempuan, ibu menyusui, penyandang disabilitas hingga lanjut usia.
Janang menilai kondisi tersebut menunjukkan dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kebakaran lahan, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Ia mengatakan ancaman El Nino sebelumnya telah disampaikan sejak awal. Namun, respons pemerintah terhadap kondisi karhutla dinilai masih belum efektif.
“Kalau mengerahkan orang tanpa APD, ini seperti menyuruh orang mau mati,” tegasnya.
Selain persoalan perlindungan bagi petugas dan relawan, WALHI Kalteng juga menyoroti penegakan hukum terkait karhutla. Menurut Janang, pihaknya telah menyampaikan sejumlah konsesi yang diduga berkaitan dengan karhutla.
Namun, ia menilai informasi mengenai proses penegakan hukum terhadap persoalan tersebut masih belum cukup terbuka kepada publik. Janang mengingatkan, dampak karhutla ke depan tidak hanya berkaitan dengan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Menurutnya, masyarakat juga berpotensi menghadapi persoalan kelangkaan air bersih, penurunan pendapatan keluarga. Selain itu, terganggunya proses belajar mengajar hingga terbatasnya akses terhadap berbagai layanan.
“Ancaman ke depan bukan hanya ISPA, tetapi juga kelangkaan air bersih, menurunnya pendapatan keluarga, proses belajar mengajar yang tidak efektif, terbatasnya akses layanan, serta potensi kekacauan sosial,” ujarnya.
Dalam kondisi tersebut, pihaknya mendesak pemerintah memperkuat penanganan karhutla. Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah agar pemerintah mempertimbangkan penetapan karhutla sebagai bencana nasional sehingga dukungan sumber daya, anggaran, perlindungan masyarakat dan koordinasi penanganan dapat diperkuat. (jef)
