PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO -Dinas Komunikasi, Informasi, Sandi, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (Diskominfosantik Kalteng), mengambil langkah tegas namun terukur dalam menyikapi maraknya penyebaran informasi hoaks dan serangan buzzer di media sosial.
Alih-alih merespons dengan polemik, Diskominfosantik memilih pendekatan edukasi masyarakat sekaligus mempercepat implementasi aturan pembatasan akses digital guna menciptakan ekosistem internet yang lebih sehat.
Plt. Kadiskominfosantik, Rangga Lesmama, menanggapi berbagai narasi negatif yang kerap menyudutkan kebijakan pemerintah daerah.
Rangga menyatakan bahwa disinformasi di era digital adalah tantangan yang harus dihadapi dengan pemahaman yang benar.
“Hoaks itu ada di mana-mana. Ketika ada buzzer yang menyerang pemerintah, tugas kita adalah meluruskan. Kita sampaikan program kita secara detail, kita jawab pertanyaan masyarakat, dan kita berikan edukasi,” ujar rangga dalam keterangannya, Minggu (29/3/26).
Ia menegaskan, perbedaan sudut pandang dalam negara demokrasi adalah hal yang lumrah. Hal terpenting adalah pemerintah tetap bekerja secara profesional, mematuhi regulasi yang berlaku, dan memastikan program pembangunan, termasuk pengentasan blank spot, benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kalteng. Pembangunan butuh proses dan waktu agar pelaksanaannya tepat sasaran.
“Kalau perbedaan sudut pandang itu ya hal biasa lah. Tapi pada prinsipnya pemerintah harus bekerja sesuai dengan rules yang ada, sesuai dengan regulasi yang ada, dan memastikan semua program bisa sampai kepada masyarakat Kalteng dengan baik, ” tambahnya. (her)
