PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO –Â Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Nuryakin diwakili Asisten Pemerintahan dan Kejahteraan Rakyat Setda Kalteng, Katma F Dirun menyatakan dukungan Pemerintah Provinsi Kalteng terhadap reforma agraria.
Hal itu disampaikan Katma ketika menjadi narasumber di acara rapat pimpinan evaluasi percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2021 dan rencana aksi tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (19/1).
Dijelaskan Katma, latar belakang rerforma agraria, pada dasarnya ingin mewujudkan perdamaian sosial yang dibangun secara demokratis.
Sementara itu persoalan konflik agraria, salah satunya disebabkan oleh rasa apriori terhadap pemerintah. Untuk itu diperlukan strategi membangun hubungan sosial, hubungan yang humanis dan membangun hubungan emosional antara pemerintah dan masyarakat.
“Membangun hubungan berdasarkan informal authority, bukan sekedar pemerintah dengan pemerintah tapi masyarakat dan masyarakat karena pemerintah adalah bagian masyarakat yang ditugaskan di eksekutif,” ucapnya.
Terkait konflik agraria antara masyarakat adat dan pengusaha atau antarmasyarakat, hal ini menuntut peran pemerintah memberikan perhatian serius dan keberpihakan dengan masyarakat. “Tanpa kita menjadi mereka kita tidak akan pernah tahu apa yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Disadari bahwa keberadaan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan keadaan yang serba tidak pasti, ditambah suhu politis menambah kompleks persoalan. “Pendekatan informal kita jalankan seiring dengan political act, mengubah lawan menjadi kawan dan meyakinkan masyarakat yang menaruh harapan hanya kepada pemerintah,” tegasnya.
Untuk itu diharapkan semua stakeholder bergandengan tangan, bersinergi antara Pemprov/Kabupaten/Kota, BPN Provinsi/Kab/Kota mensukseskan reforma agraria dan terus libatkan semua stakeholder di tengah masyarakat guna memulai membangun hubungan emosional antara pemerintah dan masyarakat termasuk masyarakat adat.