Pemprov Kalteng Perkuat Pengendalian Inflasi, Fokus Komoditas Pangan Strategis

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (13/4/2026).

Rapat tersebut merupakan agenda rutin yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka memantau perkembangan inflasi nasional dan daerah secara langsung, sekaligus memperkuat sinergi pengendalian inflasi di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pemangku kepentingan yang terlibat.

Baca Juga :  Pj Bupati Ingatkan ASN Netralitas Sikapi Pilkada

Ia menekankan pentingnya tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat, khususnya dalam mengatasi berbagai persoalan inflasi di daerah.

“Permasalahan komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah masih menjadi perhatian utama. Diperlukan kejelasan tanggung jawab antar sektor agar penanganan dapat berjalan efektif dan terukur,” tutur Yuas.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dibahas beberapa poin utama, antara lain pemantauan inflasi nasional, evaluasi harga komoditas pokok seperti beras, cabai, bawang merah, daging ayam, dan telur, serta pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah bersama instansi terkait seperti Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog.

Electronic money exchangers listing

Selain membahas langkah strategis seperti operasi pasar murah, subsidi distribusi logistik via APBD, dan pengawasan stok, rapat tersebut juga memaparkan data BPS mengenai daerah dengan inflasi tertinggi dan terendah sebagai bahan evaluasi kebijakan daerah.

Baca Juga :  Bantu Petani yang Kesulitan Modal, Programkan Kartu Tani Berkah untuk 49 Ribu Petani

Melalui koordinasi yang intensif dan sinergi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen tingkat inflasi daerah dapat tetap terkendali serta mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (mmckalteng)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (13/4/2026).

Rapat tersebut merupakan agenda rutin yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka memantau perkembangan inflasi nasional dan daerah secara langsung, sekaligus memperkuat sinergi pengendalian inflasi di seluruh wilayah Indonesia.

Electronic money exchangers listing

Dalam sambutannya, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pemangku kepentingan yang terlibat.

Baca Juga :  Pj Bupati Ingatkan ASN Netralitas Sikapi Pilkada

Ia menekankan pentingnya tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat, khususnya dalam mengatasi berbagai persoalan inflasi di daerah.

“Permasalahan komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah masih menjadi perhatian utama. Diperlukan kejelasan tanggung jawab antar sektor agar penanganan dapat berjalan efektif dan terukur,” tutur Yuas.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dibahas beberapa poin utama, antara lain pemantauan inflasi nasional, evaluasi harga komoditas pokok seperti beras, cabai, bawang merah, daging ayam, dan telur, serta pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah bersama instansi terkait seperti Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog.

Selain membahas langkah strategis seperti operasi pasar murah, subsidi distribusi logistik via APBD, dan pengawasan stok, rapat tersebut juga memaparkan data BPS mengenai daerah dengan inflasi tertinggi dan terendah sebagai bahan evaluasi kebijakan daerah.

Baca Juga :  Bantu Petani yang Kesulitan Modal, Programkan Kartu Tani Berkah untuk 49 Ribu Petani

Melalui koordinasi yang intensif dan sinergi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen tingkat inflasi daerah dapat tetap terkendali serta mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (mmckalteng)

Terpopuler

Artikel Terbaru