PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalteng
Habib Ismail Bin Yahya mengatakan, bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai
(BLT) yang bersumber dari APBD Provinsi Kalteng, secara total dilakukan melalui
Bank Kalteng.
Hal itu untuk
menghindari korupsi, pungli, mal administrasi dan lain-lain, sehingga prosedur
penyaluran sepenuhnya dilakukan oleh pihak Bank Kalteng.
“Memang
masih ada rata-rata yang belum tepat sasaran, maka akan segera dilakukan
evaluasi dalam melakukan verifikasi dan validasi yang dilakukan Dinas Sosial,”
katanya kepada Kalteng Pos, Kamis (11/6).
Berdasarkan
laporan dan pengaduan yang diterima, masih banyak masyarakat yang belum
mendapatkan bantuan tersebut, khususnya rakyat miskin dan terdampak akibat
penyebaran virus corona (Covid-19) di Kalteng.
“Bagi
masyarakat yang belum mendapatkan bantuan langsung tunai, dan memang layak
untuk menerimanya agar melaporkan kepada RT/RW, Kelurahan atau Dinas terkait
agar dapat diajukan pada tahap kedua nanti,” jelasnya.
Diharapkan Habib
bahwa penyalurannya perlu dilihat secara baik, karena seperti ojek oline dan
lain-lain diajukan melalui operator. Bukan melalui RT atau RW setempat.
“Kita
khawatirnya, dari operator mereka tetap dan melalui RT atau RW juga
mendapatkannya baik dari pemerintah provinsi atau bahkan kabupaten kota
masing-masing,” jelasnya.
Hingga saat ini
pemerintah provinsi Kalteng dibawa komando Gubernur H Sugianto Sabran, terus
bekerja untuk memperhatikan masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Berapapun
yang disalurkan, harus diakui belum akan mampu menyentuh semuanya. Namun paling
tidak Gubernur H Sugianto Sabran telah berupaya maksimal dengan program yang
telah dijalankan,” lanjut Habib.
Sebelumnya, Plt
Kepala Dinas Sosial Kalteng dr Rian Tangkudung mengatakan, data yang diajukan
diserahkan Dinas Sosial Kabupaten Kota se-Kalteng dan data yang diajukan oleh
OPD – OPD misalnya Dinas Koperasi UMKM, Dinas TPHP, Dinas Tenaga Kerja dan
lainnya.
“Data yang
masuk ini dilakukan pemadanan (validasi – verifikasi) oleh Dinsos Provinsi,
lalu dilakukan cleansing oleh BPKP. Setelah itu data tersebut dikembalikan lagi
ke Dinsos Kabupaten/ Kota dan OPD – OPD untuk verifikasi atau checking ulang.
Setelah itu baru dikirim kembali ke Dinsos Provinsi untuk dijadikan Data
Keluarga Penerima Manfaat (KPM ) Tahap Pertama,” jelasnya.
Dijelaskannya
bahwa penerima bantuan sosial bukan hanya yang miskin, tapi yang terdampak.
Misalnya nelayan yang pada awalnya tidak miskin, tapi akibat pandemi akhirnya
terdampak juga.
Kedepan masih
ada bansos tahap kedua, dengan sasaran yang sama tapi belum pernah mendapat
Bansos. Proses penyusunan datanya sama persis dengan tahap pertama, tetapi
untuk memperluas jangkauan, penelusuran KMP oleh kabupaten kota akan dibantu
oleh berbagai pihak misalnya tokoh masyarakat, Damang dan lain-lain.
“Gubernur
juga telah menyurati Kapolda dan Danrem untuk meminta dukungan Babinkamtibmas
dan Babinsa dalam membantu penelusuran KPM Tahap Kedua,” bebernya.