PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menantikan kuota untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kuota sementara kita masih menunggu dari Kemenpan RB. Informasi terakhir kemarin di bulan Juni ini akan disampaikan. Kuota baik yang PPPK maupun CPNS,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng Lisda Arriyana, kepada awak media di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (7/6).
Dia menuturkan, Pemprov Kalteng sudah mengusulkan kuota CPNS sekitar kurang lebih 1130 termasuk untuk tenaga kesehatan (Nakes) dan kuota PPPK sekitar kurang lebih 4000 untuk nakes dan guru.
”Mudah-mudahan dalam waktu singkat Juni ini kita sama-sama menunggu. Kalau dari surat edaran pertama kemarin memang untuk CPNS, itu diprioritaskan untuk Nakes dan pendidikan. Tapi kalau usulan CPNS kita, berdasarkan kebutuhan masing-masing SOPD dari analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Kita menyampaikan itu prioritas, tapi keputusan akhir kita menunggu Kemenpan RB,” bebernya.
Terkait tenaga kontrak (tekon) diprioritaskan atau tidak, sambung Lisda mengacu berdasarkan surat edaran Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bahwa data untuk tekon apabila masuk pada aplikasi data BKN pada tahun 2022.
”Untuk kuota selanjutnya sementara ini masih belum ada,” bebernya. (hfz)
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menantikan kuota untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kuota sementara kita masih menunggu dari Kemenpan RB. Informasi terakhir kemarin di bulan Juni ini akan disampaikan. Kuota baik yang PPPK maupun CPNS,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng Lisda Arriyana, kepada awak media di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (7/6).
Dia menuturkan, Pemprov Kalteng sudah mengusulkan kuota CPNS sekitar kurang lebih 1130 termasuk untuk tenaga kesehatan (Nakes) dan kuota PPPK sekitar kurang lebih 4000 untuk nakes dan guru.
”Mudah-mudahan dalam waktu singkat Juni ini kita sama-sama menunggu. Kalau dari surat edaran pertama kemarin memang untuk CPNS, itu diprioritaskan untuk Nakes dan pendidikan. Tapi kalau usulan CPNS kita, berdasarkan kebutuhan masing-masing SOPD dari analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Kita menyampaikan itu prioritas, tapi keputusan akhir kita menunggu Kemenpan RB,” bebernya.
Terkait tenaga kontrak (tekon) diprioritaskan atau tidak, sambung Lisda mengacu berdasarkan surat edaran Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bahwa data untuk tekon apabila masuk pada aplikasi data BKN pada tahun 2022.
”Untuk kuota selanjutnya sementara ini masih belum ada,” bebernya. (hfz)
