Upaya Tingkatkan PAD, Wali Kota Palangka Raya Koordinasi Bersama Menteri Kehutanan

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dari luasan 2.800 km persegi di luar kawasan hutan hanya 18,9%, dan hampir 82% kawasan hutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan masih dari angka 18%. Maka dari itu, pihaknya mengajukan agar adanya pengalihan fungsi kawasan.

“Saya berbicara langsung kepada pak Menteri Kehutanan untuk ada perubahan fungsi kawasan. Sudah disepakati dan seyogyanya ibu kota paling tidak 50% non kawasan,” beber Wali Kota, Selasa (20/5/2025).

Diketahui Kota Palangka Raya memiliki tiga wajah, hutan taman nasional, hutan produksi, dan macam-macam.

Menurut Fairid, secara eksisting telah dikuasai oleh masyarakat sekitar 40%. Inilah yang menjadi solusi permasalahan kepemilikan tanah, seperti tumbang tindih tanah. Pemerintah kota mengaku kesusahan jika ingin menuju ke ranah hukum, akibat tidak ada regulasi dasar hukum yang mengatur. Sebab, lahan HPK tidak bisa ditingkatkan ke sertifikat.

Kemudian isu masyarakat seputar pembangunan jalan, drainase, PJU menjadi tiga terbesar permasalahan. Kerugian dari pemerintah sendiri menurut Fairid tidak bisa menggali lebih luas PAD di Kota Palangka Raya.

“Tentu nantinya perlu kolaborasi dengan tokoh masyarakat yang tinggal di Kota Palangka Raya. Termasuk, saya sudah berjuang mengalih kawasan tersebut tetapi masalah masih terjadi,” ucap Fairid.

Lebih lanjut, Fairid mengatakan pemko mencari tanah untuk sekolah saja sulit. Kemudian, sebelum setuju dialihfungsikan harus sebelumnya membuat Bank Tanah. Agar tanah pemerintah bertambah, diwajibkan untuk menyetor tanah kepada pemerintah guna memudahkan pembangunan fasilitas sosial.

“Ini akan terlaksana dalam waktu dekat doakan saja. Jadi yang ingin berkoordinasi bisa melalui pak sekda atau pak wakil dan dinas terkait,” tutur Fairid.

Program tersebut dikatakan tidak akan mengganggu eksistensi hutan yang sudah ada sekarang ini. Dia mengajak seluruh unsur yang ada, khususnya lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya turut mendukung dalam pelaksanaan Bank Tanah nantinya. (jef)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dari luasan 2.800 km persegi di luar kawasan hutan hanya 18,9%, dan hampir 82% kawasan hutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan masih dari angka 18%. Maka dari itu, pihaknya mengajukan agar adanya pengalihan fungsi kawasan.

“Saya berbicara langsung kepada pak Menteri Kehutanan untuk ada perubahan fungsi kawasan. Sudah disepakati dan seyogyanya ibu kota paling tidak 50% non kawasan,” beber Wali Kota, Selasa (20/5/2025).

Diketahui Kota Palangka Raya memiliki tiga wajah, hutan taman nasional, hutan produksi, dan macam-macam.

Menurut Fairid, secara eksisting telah dikuasai oleh masyarakat sekitar 40%. Inilah yang menjadi solusi permasalahan kepemilikan tanah, seperti tumbang tindih tanah. Pemerintah kota mengaku kesusahan jika ingin menuju ke ranah hukum, akibat tidak ada regulasi dasar hukum yang mengatur. Sebab, lahan HPK tidak bisa ditingkatkan ke sertifikat.

Kemudian isu masyarakat seputar pembangunan jalan, drainase, PJU menjadi tiga terbesar permasalahan. Kerugian dari pemerintah sendiri menurut Fairid tidak bisa menggali lebih luas PAD di Kota Palangka Raya.

“Tentu nantinya perlu kolaborasi dengan tokoh masyarakat yang tinggal di Kota Palangka Raya. Termasuk, saya sudah berjuang mengalih kawasan tersebut tetapi masalah masih terjadi,” ucap Fairid.

Lebih lanjut, Fairid mengatakan pemko mencari tanah untuk sekolah saja sulit. Kemudian, sebelum setuju dialihfungsikan harus sebelumnya membuat Bank Tanah. Agar tanah pemerintah bertambah, diwajibkan untuk menyetor tanah kepada pemerintah guna memudahkan pembangunan fasilitas sosial.

“Ini akan terlaksana dalam waktu dekat doakan saja. Jadi yang ingin berkoordinasi bisa melalui pak sekda atau pak wakil dan dinas terkait,” tutur Fairid.

Program tersebut dikatakan tidak akan mengganggu eksistensi hutan yang sudah ada sekarang ini. Dia mengajak seluruh unsur yang ada, khususnya lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya turut mendukung dalam pelaksanaan Bank Tanah nantinya. (jef)