PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2026.
Acara ini berlangsung di Ballroom Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, Rabu (12/3/2025).
Musrenbang merupakan agenda tahunan yang memiliki peran strategis dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menjadi wadah penyatuan pemikiran dan langkah untuk memastikan pembangunan di Palangka Raya berjalan sesuai visi dan misi daerah.
Fairid Naparin menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“Tanpa perencanaan yang baik, tidak ada jaminan tujuan Kota Palangka Raya yang kita cita-citakan dapat tercapai dalam kurun waktu yang diinginkan,” ujarnya kepada awak media seusai membuka acara tersebut, Rabu (12/3).
Musrenbang RKPD 2026 berfokus pada kebijakan pembangunan yang mengusung tema “Memperkokoh Fondasi Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia untuk Percepatan Transformasi Ekonomi Berkelanjutan”. Tema ini sejalan dengan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Dalam perencanaan jangka menengah, Kota Palangka Raya berkomitmen mendukung cita-cita nasional “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Pembangunan akan diarahkan pada peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan sumber daya manusia.
“Terdapat tiga program super prioritas yang menjadi fokus utama, yaitu revitalisasi drainase kota, pembangunan Pasar Kahayan menjadi pasar modern, serta revitalisasi bantaran Sungai Kahayan sebagai destinasi wisata dan fungsi lainnya,” jelasnya.
Fairid menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan kepala perangkat daerah untuk terus berkoordinasi dalam menyusun program prioritas.
“Saya meminta kepada TAPD dan para Kepala Perangkat Daerah untuk selalu berkoordinasi, saling berdiskusi, dan memilah kegiatan mana saja yang membutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan lain agar integrasi pembangunan dapat berjalan lebih optimal,” tegasnya.
Dalam implementasi program, pendekatan money follow program diterapkan agar program yang dirancang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. “Program yang disusun harus lebih berorientasi pada manfaat untuk rakyat dan berfokus pada prioritas pembangunan nasional,” jelas Fairid.
Musrenbang RKPD 2026 juga mengadopsi pendekatan bottom-up planning, yang mengakomodasi aspirasi dari masyarakat serta pihak legislatif.
“Pendekatan pembangunan di Kota Palangka Raya saat ini tidak hanya sekadar top-down, tetapi juga mengakomodasi saran dan pemikiran dari masyarakat serta DPRD Kota Palangka Raya,” tambahnya.
Dengan adanya Musrenbang ini, diharapkan pembangunan Kota Palangka Raya dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta visi pembangunan daerah ke depan. (ndo)