PROKALTENG.CO-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan kebocoran kekayaan nasional yang dinilai berdampak besar terhadap kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu dampak yang disebut secara langsung ialah keterbatasan anggaran pemerintah untuk menaikkan gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta beberapa waktu lalu.
Dalam pemaparannya, Prabowo mengungkapkan bahwa dalam kurun sekitar 22 tahun terakhir, kekayaan Indonesia dalam jumlah sangat besar mengalir ke luar negeri.
Nilainya disebut mencapai sekitar USD343 miliar atau setara ribuan triliun rupiah.
Menurut Presiden, situasi itu menjadi persoalan serius karena mengurangi kapasitas fiskal negara.
Akibatnya, ruang pemerintah untuk memperbesar anggaran di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesejahteraan aparatur, menjadi semakin terbatas.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia selama bertahun-tahun sebenarnya berada dalam posisi surplus perdagangan.
Nilai ekspor nasional secara konsisten lebih tinggi dibandingkan impor.
Dalam teori ekonomi, kondisi seperti ini semestinya memberi penguatan bagi ekonomi nasional dan memperbesar cadangan kekayaan negara.
Namun, menurutnya, kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya tercermin pada situasi riil di dalam negeri.
Sebagian keuntungan ekonomi disebut tidak sepenuhnya bertahan di Indonesia karena terjadi aliran modal dan keuntungan ke luar negeri.
Presiden menilai hal itulah yang membuat negara tidak memiliki ruang anggaran yang cukup besar untuk meningkatkan berbagai kebutuhan publik.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan kondisi gaji sejumlah profesi yang selama ini kerap menjadi sorotan, termasuk tenaga pendidik.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti praktik yang disebut sebagai under invoicing.
Skema ini merujuk pada pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dibanding nilai transaksi sebenarnya.
Praktik tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan diduga menimbulkan kerugian besar.
Melalui pola itu, sebagian nilai keuntungan dari komoditas Indonesia diduga tidak masuk dalam pencatatan devisa nasional.
Presiden menjelaskan, terdapat dugaan sebagian transaksi ekspor dilakukan melalui perusahaan afiliasi di luar negeri dengan pelaporan harga di bawah nilai pasar.
Dampaknya, nilai tambah komoditas Indonesia justru tercatat di negara lain.
Akibat kondisi tersebut, potensi penerimaan negara diperkirakan mengalami pengurangan dalam jumlah signifikan.
Prabowo menyebut nilai kerugian yang ditimbulkan dari praktik semacam itu diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat.
Selain itu, Presiden juga menyinggung persoalan penyelundupan yang dinilai masih terjadi di sejumlah jalur perdagangan.
Perbedaan antara nilai sebenarnya dan nilai yang dilaporkan disebut menjadi salah satu celah kebocoran penerimaan negara.
Pemerintah pun menyiapkan langkah penanganan untuk memperkuat tata kelola ekspor, khususnya pada sektor komoditas sumber daya alam.
Salah satu langkah yang disiapkan ialah penguatan sistem pengawasan melalui mekanisme yang lebih terpusat.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkecil potensi kebocoran, meningkatkan transparansi, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari kekayaan nasional lebih banyak dirasakan di dalam negeri.(jpg)
