PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya. Mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan konsolidasi dalam pengadaan barang dan jasa, agar harga lebih seragam serta pelaksanaan kegiatan berjalan efisien.
“Untuk pekerjaan yang memiliki kesamaan, paling tidak satu OPD sudah melaksanakan, misalnya pengadaan ATK atau pengadaan makan minum. Jadi jangan parsial,” ujar Pj. Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, Kamis. (11/9/2025)
Dia mencontohkan, selama ini masih terjadi perbedaan harga antarbidang dalam satu OPD karena pengadaan dilakukan terpisah.
“Bidang A membeli di tempat C, Bidang B membeli di tempat D. Jadi pakai konsolidasi satu penyedia satu harga,” tegasnya
Kebijakan konsolidasi, lanjutnya. Diharapkan dapat mengurangi risiko dalam pelaksanaan kegiatan sekaligus menyederhanakan proses pengadaan.
“Jadi harapan kita, OPD itu untuk ATK, makan minum ataupun hal yang bersifat rutin pengadaannya, lakukanlah konsolidasi untuk penyeragaman harga agar mengurangi risiko dalam pelaksanaan kegiatan,” tutupnya. (*/adr)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya. Mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan konsolidasi dalam pengadaan barang dan jasa, agar harga lebih seragam serta pelaksanaan kegiatan berjalan efisien.
“Untuk pekerjaan yang memiliki kesamaan, paling tidak satu OPD sudah melaksanakan, misalnya pengadaan ATK atau pengadaan makan minum. Jadi jangan parsial,” ujar Pj. Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, Kamis. (11/9/2025)
Dia mencontohkan, selama ini masih terjadi perbedaan harga antarbidang dalam satu OPD karena pengadaan dilakukan terpisah.
“Bidang A membeli di tempat C, Bidang B membeli di tempat D. Jadi pakai konsolidasi satu penyedia satu harga,” tegasnya
Kebijakan konsolidasi, lanjutnya. Diharapkan dapat mengurangi risiko dalam pelaksanaan kegiatan sekaligus menyederhanakan proses pengadaan.
“Jadi harapan kita, OPD itu untuk ATK, makan minum ataupun hal yang bersifat rutin pengadaannya, lakukanlah konsolidasi untuk penyeragaman harga agar mengurangi risiko dalam pelaksanaan kegiatan,” tutupnya. (*/adr)
