DPRD Kota Palangka Raya mendukung pembentukan Sistem Data Kelurahan Presisi sebagai solusi mengakhiri tumpang tindih pendataan di puluhan aplikasi OPD.
DPRD Kota Palangka Raya meminta Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahu
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) terus memutar otak untuk memperkuat kemandirian fiskal daerahnya. Langkah strategis ini diambil, menyusul masih tingginya tingkat ketergantunga
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menegaskan seluruh perangkat daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan angga
Kenaikan harga BBM mendorong Pemko Palangka Raya membatasi perjalanan dinas OPD, dengan memprioritaskan kegiatan penting dan mendorong penggunaan rapat daring untuk efisiensi.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya, Drs Sarwo Mintarjo menyampaikan pesan hangat sekaligus apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perangkat daerah, serta para p
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menegaskan bahwa setiap OPD harus berinovasi dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan kota dapat berjalan lebih optimal.
Ketua Komisi I DPRD Murung Raya Rejikinoor menyebutkan reshuffle penjabat tinggi pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya, selain penyegaran yaitu bertujuan juga memperkuat pemerintahan yang a
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya. Mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan konsolidasi dalam pengadaan barang dan jasa, agar harga lebih seragam serta pelaksanaan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Menggelar bimbingan teknis (bimtek) untuk meningkatkan pemahaman seluruh OPD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas meminta agar program Tambun Bungai didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Hal ini dilakukan, supaya ada kesamaan serta sej
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, melakukan langkah strategis recofusing dan efisiensi anggaran di seluruh sektor perangkat daerah.
Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Eddy Raya Samsuri menegaskan pentingnya penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.
Penjabat (Pj) Bupati Lamandau, Said Salim, meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Lamandau untuk fokus dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan akan melakukan pergantian kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah memasuki masa pensiun. Hal ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Kalteng, H Agustiar Sabran.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo. Melakukan kunjungan Open House Natal ke kediaman sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalteng, Rabu (25/12/2024).
Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan untuk menjaga disiplin pribadinya supaya mampu menjadi kiblat birokrasi atau contoh bagi pegawai lainnya. Terutama terkait mentalitas dan disiplin kerja. Hal itu dikatakan Anggota DPRD Murung Raya, Rumiadi, Rabu (13/11/2024).
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau menggelar Rapat Evaluasi Realisasi Anggaran pada September 2024, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) M Irwansyah.
Pj Bupati Barito Selatan (Barsel), Deddy Winarwan tak pernah henti-hentinya untuk terus mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk mengedepankan dalam peningkatan prinsif tepat administrasi.
Penjabat (Pj) Bupati Kapuas, Ir. H. Darliansjah, M.Si menekankan pentingnya evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan akuntabel.
Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah setempat. Untuk mengoptimalkan strategi dan upaya dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara efektif dan efisien.
Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Halikinnor. Mengaku kaget mendapat pengaduan dari sejumlah pegawai yang bekerja di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Terkait sering terlambatnya pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP), gaji tenaga kontrak (Tekon) maupun insentif.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya, harus memiliki ide dan juga inovasi dalam mendukung kemajuan daerah.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja ASN. Salah satunya penerapan E-Kinerja (elektronik kinerja, Red) dalam upaya memodernisasi manajemen kinerja di sektor publik.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan usulkan formasi calon aparatur sipil negara (CASN) Tahun 2024 ini sesuai kebutuhan.
Kalangan DPRD Murung Raya (Mura) meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Kabupaten Murung Raya, untuk berinovasi mencari terobosan untuk kemajuan daerah.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo meminta seluruh Kepala Organisasi Peringkat Daerah (OPD) untuk dapat melakukan penajaman pada program-program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) di tahun 2024.
Mengakhiri tahun 2023, Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar doa bersama lintas agama di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Palangkaraya, Minggu (31/12) malam. Dalam acara tersebut, Pemko Palangkaraya juga memberikan penghargaan atas capaian prestasi kinerja di tahun 2023 yang telah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) harus memiliki ide dan juga inovasi dalam mendukung kemajuan daerah.
Ketua Komisi I DPRD Murung Raya, Heriyus meminta dalam mendukung kemajuan daerah, inovasi tersebut agar dituangkan dalam program kegiatan yang harus diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kota Palangkaraya. Melalui Bappedalitbang Kota Palangkaraya. Menggelar Pertemuan Fasilitasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Penyelenggaraan Kabupaten/Sehat (KKS) dan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Tahun 2023,
Anggota Komisi B Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palangkaraya, H.M Khemal Nasery menanggapi positif terkait perombakan jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palangkaraya beberapa waktu lalu.
Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin melakukan perombakan sejumlah pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjelang berakhirnya masa jabatan 2018-2023. Alasannya, tak lain karena ada sejumlah pejabat yang memasuki masa pensiun.
