KPK mengungkap dugaan aliran fee proyek senilai Rp10,8 miliar kepada Bupati Lombok Barat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lombok Barat.
Pemkab Pulang Pisau menjalin kerja sama dengan Jamkrindo untuk memperkuat jaminan proyek pembangunan, guna memitigasi risiko serta memastikan penggunaan APBD lebih aman dan akuntabel.
Pemkab Lamandau meraih predikat Baik pada ITKP 2025 dengan skor 83,40, menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa.
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya. Mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan konsolidasi dalam pengadaan barang dan jasa, agar harga lebih seragam serta pelaksanaan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan terus memantapkan komitmennya melakukan konsolidasi dalam mencegah korupsi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
