PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan komitmen untuk memperkuat kemandirian fiskal dan memprioritaskan sektor layanan publik dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
“Pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan karena berkurangnya dana transfer pusat. Karena itu, Pemerintah Kota akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kemandirian fiskal,” ujar Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin melalui Pj. Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Rapat DPRD Kota Palangka Raya, Selasa (4/11/2025).
Dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kota Palangka Raya yang telah memberikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD 2026 dan menyatakan dukungan untuk pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih atas saran dan dukungan seluruh fraksi DPRD yang pada prinsipnya memahami maksud dan tujuan pengajuan Nota Keuangan APBD 2026,” katanya.
Pemerintah Kota juga menjawab sejumlah pandangan fraksi terkait rendahnya realisasi PAD dan serapan anggaran tahun 2025. Fairid menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah percepatan seperti mempercepat proses lelang, memaksimalkan belanja operasional, dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
“Meski realisasi PAD tahun 2025 sempat rendah karena perlambatan ekonomi, kami optimis hingga akhir tahun pendapatan dapat mendekati 90 persen dari target,” ucapnya.
Selain memperkuat fiskal, dia memastikan prioritas APBD 2026 difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan berkomitmen meningkatkan mutu layanan, memperluas akses pendidikan, dan memperbaiki fasilitas kesehatan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh warga,” tuturnya.
Di sisi lain, Pemko Palangka Raya juga bertekad menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui penguatan program UMKM dan Koperasi Merah Putih, sekaligus mengantisipasi turunnya belanja modal dengan memfokuskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan sanitasi.
“Pemerintah juga berupaya memperoleh dukungan pendanaan tambahan dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk menutup kekurangan pembiayaan infrastruktur,” jelasnya.
Menurutnya Pemerintah Kota tidak akan melakukan pinjaman daerah baru di tahun 2026 dan akan mengelola defisit anggaran dengan hati-hati melalui pemanfaatan SILPA, sembari mengajak semua pihak terus bersinergi membangun Kota Cantik ini. (adr)