KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan di Aula Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seruyan, Selasa (15/9/2026) lalu.
Dalam rapat tersebut juga ditetapkan status Seruyan tanggap darurat karhutla dan kekeringan. Rapat tersebut membahas perkembangan situasi darurat, mulai dari eskalasi kejadian karhutla, kondisi cuaca dan hotspot, luas wilayah terdampak, hingga ketersediaan sumber air di musim kemarau ini.
Selain itu, forum juga mengevaluasi kesiapan personel, sarana prasarana, efektivitas operasi lapangan, serta kebutuhan dukungan lintas sektor.
Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda usai memimpin rapat menyampaikan, peningkatan frekuensi karhutla serta informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah cepat.
“Berdasarkan hasil pembahasan dan ramuan informasi lintas sektor, kita sepakat bahwa Kabupaten Seruyan sudah saatnya menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat kebakaran hutan, lahan, dan kekeringan,” kata Ahmad Selanorwanda.
Penetapan status tanggap darurat ini memberikan sejumlah keleluasaan bagi pemerintah daerah. Khususnya dalam hal fleksibilitas pembiayaan operasional penanggulangan bencana yang dapat disokong melalui APBD, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.
Selain fokus pada pemadaman api, Pemkab Seruyan juga memetakan wilayah-wilayah yang mengalami krisis air bersih akibat sumur warga tercemar air laut. Pemerintah bersama pihak terkait langsung bergerak mendistribusikan air bersih ke titik-titik terdampak.
Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi, hingga korporasi swasta untuk ikut berpartisipasi aktif.
“Kami mengimbau berbagai pihak, perusahaan, organisasi, maupun pribadi agar berkontribusi mensuplai kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.
Melalui sinergi yang melibatkan Pemkab Seruyan, BPBD, TNI, Polri, perangkat daerah, kecamatan, manggala agni, hingga relawan, penanganan bencana ini diharapkan dapat berjalan secara cepat, tepat, terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
Penanganan juga akan dioptimalkan hingga ke wilayah pelosok melalui pelibatan aktif aparatur desa, pegawai negeri sipil (PNS), serta perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah hulu Seruyan. (yad/kpg)
