SAMPIT, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, sebagai langkah menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kotim H. Halikinnor, saat menghadiri ramah tamah dan perkenalan Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur yang baru, Edwin Ignatius Beslar, di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim, Jumat (28/8/2026).
Halikinnor mengatakan, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dengan seluruh unsur penegak hukum serta pemangku kepentingan.
Menurutnya, Kejaksaan memiliki peran strategis, tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga pencegahan dan pendampingan hukum terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Edwin Ignatius Beslar sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur. Pemerintah daerah tentu berharap sinergi yang selama ini terbangun dapat terus diperkuat. Kejaksaan adalah mitra strategis dalam mengawal agar seluruh proses pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai aturan,” ujar Halikinnor.
Ia menegaskan, Pemkab Kotim terbuka terhadap koordinasi dan pendampingan dari aparat penegak hukum. Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan potensi persoalan hukum sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah dilaksanakan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami ingin seluruh jajaran pemerintah daerah bekerja dengan tenang, profesional dan tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku. Karena itu, komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan harus terus dibangun agar pembangunan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah daerah, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, DPRD serta seluruh elemen masyarakat.
Menurut Halikinnor, kekuatan sinergi lintas lembaga menjadi salah satu kunci dalam menjaga stabilitas daerah, menciptakan kepastian hukum, memperlancar program pembangunan hingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau seluruh unsur bisa berjalan bersama dan saling mendukung sesuai tugas serta kewenangannya masing-masing, maka stabilitas daerah akan terjaga dan pembangunan bisa berjalan lebih optimal. Tujuan akhirnya tentu kesejahteraan masyarakat Kotawaringin Timur,” pungkasnya.(bah/kpg)
