PANGKALAN BUN, PROKALTENG.CO – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) meraih predikat perangkat daerah berkinerja terbaik pertama dalam pengelolaan keuangan daerah. Capaian tersebut turut memperkuat keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kobar mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Kobar, Hj Nurhidayah, kepada Kepala DLH Kobar, Syahyani, pada kegiatan yang berlangsung di Aula Sangga Banua Kantor Bupati Kobar, Jumat (5/6). Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kobar.
Capaian tersebut merupakan hasil komitmen dan kerja bersama seluruh jajaran DLH Kobar dalam menjaga tata kelola keuangan dan aset daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan hasil penilaian pemerintah daerah, DLH Kobar berhasil menempati peringkat pertama dari 10 perangkat daerah terbaik dalam pengelolaan keuangan.
Penilaian dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah, mulai dari proses penganggaran, penatausahaan dan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, hingga pengelolaan barang milik daerah. Seluruh aspek tersebut menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Hj Nurhidayah menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam mempertahankan opini WTP bagi Pemkab Kobar. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kolaborasi seluruh unsur pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“Capaian opini WTP yang ke-12 kali bagi Pemkab Kobar adalah hasil kerja sama dan kolaborasi semua pihak. Semua ikut berperan. Saya berharap seluruh perangkat daerah tetap semangat dan terus melakukan perubahan yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari tertib administrasi maupun capaian opini audit, tetapi juga dari sejauh mana anggaran yang dikelola mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mendukung penyelesaian berbagai isu strategis daerah, seperti pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan pengendalian inflasi.
“Keuangan daerah tidak lagi hanya dinilai dari realisasi APBD, tetapi seberapa besar dampaknya bagi masyarakat. Karena itu, setiap program dan kegiatan harus benar-benar memberikan manfaat yang nyata,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DLH Kobar, Syahyani, mengatakan penghargaan yang diterima merupakan hasil kerja kolektif seluruh pegawai yang selama ini berupaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan DLH Kobar.
“Penghargaan ini menjadi apresiasi bagi seluruh jajaran DLH Kobar yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Capaian ini sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Prestasi yang diraih DLH Kobar diharapkan menjadi pemacu semangat untuk terus mempertahankan tata kelola keuangan yang baik sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui kerja sama dan komitmen yang kuat dari seluruh unsur organisasi, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya mampu memenuhi prinsip akuntabilitas, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (tim)
