BUNTOK, PROKALTENG.CO – Adanya kasus desa yang terkena pemotongan Dana Desa, mendapat perhatian Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri. Ia mengimbau sekaligus meminta agar dalam pengelolaan administrasi desa, harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Maka dari itu pemerintah desa wajib dan harus menerapkan prinsip transparan dan akuntabel. Mengingat mengingat keuangan desa semakin kuat sehingga perlu didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dengan lembaga desa,” kata Eddy Raya Samsuri.
Ia mengatakan, guna meningkatkan lebih maksimal lagi administrasi desa di pemerintahan desa, semua perangkat desa wajib pula mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang digelar pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.
Selain untuk kelancaran proses pencairan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dari waktu ke waktu, lanjut Eddy, dengan pengelolaan administrasi keuangan desa yang transparan dan akuntabel, juga akan melindungi para kepala desa serta perangkatnya dari tersandung persoalan hukum.
“Jika semuanya dijalankan dengan administrasi yang baik, sesuai aturan, transparan dan akuntabel, maka saya yakin tidak ada kepala desa maupun perangkatnya yang akan tersandung masalah hukum,” tegas Eddy.
Eddy Raya juga menambahkan, melalui Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, pemerintah desa wajib untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya, termasuk membuka desanya dari keterisolasian. “Pastinya majunya pembangunan daerah itu, semua tercermin dari meningkatnya pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa,” ujar dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSPMD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Selviriyatmi mengatakan, pihaknya berupaya semaksimal mungkin agar birokrasi pencairan Dana Desa (DD) dapat lebih mudah dan cepat.
Selviriyatmi menambahkan, untuk tahun ini diketahui ada dua desa di daerah Barsel mendapatkan notifikasi pemotongan anggaran. Dua desa tersebut yakni Desa Marawan Baru dan Desa Panarukan di Kecamatan Dusun Utara (Dusut).
Menurut dia, pemotongan anggaran tersebut diketahui dari notifikasi aplikasi Om Span. Pihaknya pun telah melaksanakan rapat bersama Pj Kades Marawan Baru, Pj Kades Panarukan dan Camat Dusun Utara serta dihadiri pihak KPKN, Inspektorat dan BPKAD. “Kami telah melaksanakan rapat membahas pemotongan anggaran terhadap dua desa tersebut,” kata Selviriyatmi, Rabu (13/4). (nto/hnd)