Indonesia tidak cukup hanya memiliki APBN yang besar. Indonesia membutuhkan APBN yang produktif.
Belanja negara harus mampu meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya saing industri, dan menciptakan efek pengganda ekonomi. Infrastruktur harus menurunkan biaya logistik.
Pendidikan harus menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan industri. Insentif fiskal harus mendorong investasi produktif, bukan sekadar memindahkan aktivitas ekonomi yang sudah ada.
Dengan kata lain, ukuran keberhasilan fiskal tidak cukup berhenti pada berapa besar anggaran terserap, tetapi harus bergerak menuju pertanyaan yang lebih fundamental: apa yang dihasilkan oleh setiap rupiah yang dibelanjakan?.
Di sinilah ujian Menteri Keuangan baru menjadi penting bagi daerah.
Kalimantan Tengah memberikan contoh yang menarik.
Pada 2025, realisasi investasi di provinsi ini mencapai Rp23,97 triliun, tumbuh 11,38 persen dibandingkan 2024. Untuk 2026, pemerintah pusat menetapkan target investasi Kalteng sebesar Rp26,75 triliun.
Angka tersebut menunjukkan bahwa Kalteng bukan sekadar daerah yang kaya sumber daya alam. Ia juga merupakan ruang investasi yang memiliki potensi besar.
Tetapi investasi besar tidak otomatis berarti kesejahteraan besar.
Pertanyaan berikutnya adalah: berapa banyak lapangan kerja yang tercipta? Berapa besar UMKM lokal masuk ke rantai pasok?
Indonesia tidak cukup hanya memiliki APBN yang besar. Indonesia membutuhkan APBN yang produktif.
Belanja negara harus mampu meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya saing industri, dan menciptakan efek pengganda ekonomi. Infrastruktur harus menurunkan biaya logistik.
Pendidikan harus menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan industri. Insentif fiskal harus mendorong investasi produktif, bukan sekadar memindahkan aktivitas ekonomi yang sudah ada.
Dengan kata lain, ukuran keberhasilan fiskal tidak cukup berhenti pada berapa besar anggaran terserap, tetapi harus bergerak menuju pertanyaan yang lebih fundamental: apa yang dihasilkan oleh setiap rupiah yang dibelanjakan?.
Di sinilah ujian Menteri Keuangan baru menjadi penting bagi daerah.
Kalimantan Tengah memberikan contoh yang menarik.
Pada 2025, realisasi investasi di provinsi ini mencapai Rp23,97 triliun, tumbuh 11,38 persen dibandingkan 2024. Untuk 2026, pemerintah pusat menetapkan target investasi Kalteng sebesar Rp26,75 triliun.
Angka tersebut menunjukkan bahwa Kalteng bukan sekadar daerah yang kaya sumber daya alam. Ia juga merupakan ruang investasi yang memiliki potensi besar.
Tetapi investasi besar tidak otomatis berarti kesejahteraan besar.
Pertanyaan berikutnya adalah: berapa banyak lapangan kerja yang tercipta? Berapa besar UMKM lokal masuk ke rantai pasok?
