PROKALTENG.CO-Praktik tindak pidana korupsi bisa saja menyasar program-program strategis pemerintah. Apalagi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terdapat program besar yang menggunakan anggaran tidak sedikit. Agar program itu tidak dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu, maka Prabowo disarankan melibatkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan program tersebut.
Aparat itu bisa saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterlibatan lembaga antirasuah itu untuk mencegah mencegah kebocoran-kebocoran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Presiden Prabowo Subianto diharapkan bisa melibatkan aparat penegak hukum, termasuk KPK untuk mencegah kebocoran-kebocoran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Menurut Ketua Harian DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Anan Wijaya, keterlibatan KPK untuk memitigasi dan pemahaman tata kelola anggaran kepada lembaga-lembaga terkait.
“Sudah kewajiban dari aparat penegak hukum melakukan mitigasi, edukasi bagaimana tata kelola anggaran yang baik terkait dengan program makan bergizi ini,” kata Anan Wijaya kepada wartawan pada Rabu (13/11).
Anan meminta Badan Gizi Nasional dan lembaga terkait sebagai pelaksana program makan bergizi gratis dapat membuat aturan teknis dan pelaksanaan yang jelas untuk meminimalisasi potensi korupsi. Apalagi anggaran program makan bergizi gratis Rp 73 triliun dan benar-benar termanfaatkan.
“Jadi usernya pelaksananya bisa dinas pendidikan atau dinas lain yang disepakati bersama oleh para stakeholders yang terlibat di program makan bergizi ini. Itu anggarannya cukup besar Rp 73 triliun,” ucap Anan.
Lebih lanjut Anan menegaskan, pihaknya mendukung penuh program makan bergizi gratis. Sebab, program itu diharapkan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu amanat konstitusi.
“Tujuannya untuk mencerdaskan siswa. Kemudian untuk menurunkan angka stunting, karena stunting kita masih cukup tinggi dan program ini juga harus benar-benar dikawal karena harus dibuatkan sebuah instrumen pengadaannya. Karena ini rawan kebocoran kalau tidak dikawal dengan baik,” pungkasnya. (jpc)
PROKALTENG.CO-Praktik tindak pidana korupsi bisa saja menyasar program-program strategis pemerintah. Apalagi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terdapat program besar yang menggunakan anggaran tidak sedikit. Agar program itu tidak dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu, maka Prabowo disarankan melibatkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan program tersebut.
Aparat itu bisa saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterlibatan lembaga antirasuah itu untuk mencegah mencegah kebocoran-kebocoran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Presiden Prabowo Subianto diharapkan bisa melibatkan aparat penegak hukum, termasuk KPK untuk mencegah kebocoran-kebocoran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Menurut Ketua Harian DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Anan Wijaya, keterlibatan KPK untuk memitigasi dan pemahaman tata kelola anggaran kepada lembaga-lembaga terkait.
“Sudah kewajiban dari aparat penegak hukum melakukan mitigasi, edukasi bagaimana tata kelola anggaran yang baik terkait dengan program makan bergizi ini,” kata Anan Wijaya kepada wartawan pada Rabu (13/11).
Anan meminta Badan Gizi Nasional dan lembaga terkait sebagai pelaksana program makan bergizi gratis dapat membuat aturan teknis dan pelaksanaan yang jelas untuk meminimalisasi potensi korupsi. Apalagi anggaran program makan bergizi gratis Rp 73 triliun dan benar-benar termanfaatkan.
“Jadi usernya pelaksananya bisa dinas pendidikan atau dinas lain yang disepakati bersama oleh para stakeholders yang terlibat di program makan bergizi ini. Itu anggarannya cukup besar Rp 73 triliun,” ucap Anan.
Lebih lanjut Anan menegaskan, pihaknya mendukung penuh program makan bergizi gratis. Sebab, program itu diharapkan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu amanat konstitusi.
“Tujuannya untuk mencerdaskan siswa. Kemudian untuk menurunkan angka stunting, karena stunting kita masih cukup tinggi dan program ini juga harus benar-benar dikawal karena harus dibuatkan sebuah instrumen pengadaannya. Karena ini rawan kebocoran kalau tidak dikawal dengan baik,” pungkasnya. (jpc)
