Pengamat sosial politik Prof. Fachry Ali meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali kepada keilmuan pendirian NU. Semangat ini yang perlu didorong menjelang Muktamar ke-35 yang akan digelar tahun ini.
Fachry mengatakan, dalam tradisi NU, Syuriyah seharusnya dipimpin tokoh yang memiliki tingkat keilmuan, keimanan, dan otoritas agama lebih tinggi dibanding unsur pengurus lainnya, termasuk Tanfidziyah.
“Yang terjadi di kalangan NU sekarang, pertama, massa NU secara keseluruhan telah mengalami peningkatan pendidikan secara massif. Karena itu mereka mampu memberikan penilaian rasional terhadap kinerja organisasi mereka sendiri, yaitu NU,” ujar Fachry, Rabu (13/5).
Dia menjelaskan, perlu ada pendalaman pendidikan di tingkat elite PBNU. Sehingga, melahirkan figur-figur dengan kapasitas keilmuan tinggi.
“Ketika elite NU yang masuk ke organisasi itu memiliki pengetahuan luas dan diakui secara internasional, lalu menjadi Tanfidziyah, maka Syuriyah tentu harus orang yang berada di atasnya dalam konteks ilmu agama, keimanan, dan otoritas keulamaan,” imbuhnya.
Sebagai contoh, Fachry mengulas sosok almarhum KH Sahal Mahfudz sebagai representasi ideal Rois Syuriyah. Figur tersebut dianggap memiliki kapasitas keilmuan dan otoritas agama jauh di atas jajaran Tanfidziyah pada masanya.
Selain itu, Said Aqil Siradj juga diangaap memiliki kedalaman ilmu agama sangat tinggi karena tidak hanya belajar di pesantren, tetapi juga menempuh pendidikan hingga jenjang doktoral dan profesor di Arab Saudi.
“Saya sebenarnya menunjuk Kang Aqil Siradj. Ilmu keagamaannya sangat tinggi dan otoritas keagamaannya kuat. Nah, di situlah dilema PBNU jika Tanfidziyah dianggap lebih tinggi daripada Syuriyah,” jelasnya.
Oleh karena itu, Muktamar tahun ini diharapkan bisa berjalan sebaik mungkin. Sehingga, bisa melahirkan pemimpin berkualitas, dan memperkuat posisi NU.
“Hasil muktamar harus mencerminkan bahwa NU adalah kekuatan civil society yang mampu mengorganisasikan dirinya sendiri, independen secara finansial, independen secara politik, dan independen secara intelektual dari negara maupun kekuatan apa pun,” tandansya.(jpc)
