PROKALTENG.CO – Bersama kolega dari Komite II DPD RI menggelar kunjungan kerja ke Kota Batam, Kepulauan Riau sejak Senin (4/6/2024). Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
“Bertemu dengan Walikota Batam dan jajaran, kami mendiskusikan berbagai praktik lapangan, masalah, tantangan, peluang, dan masukan terkait UU Pelayaran ini. Semua dalam rangka memperkuat posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang butuh konektivitas baik antar pulau, antar wilayah,” ujar Anggota DPD RI Agustin Teras Narang.
Melalui kunjungan ini, pihaknya berharap ada masukan berarti untuk memahami soal tata kelola pelayaran di daerah dan sejauh mana pengelolaannya dapat berperan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di daerah. Terlebih Kota Batam memiliki pengalaman panjang sebagai kota yang telah memiliki rute pelayaran dengan kegiatan ekonomi perdagangan yang ternama.
“Kami sempatkan berkunjung juga ke Pelabuhan Internasional Ferry Batam Centre yang menjadi pintu utama jalur dagang hingga wisata antar Indonesia dan negara tetangga Singapura. Pelabuhan ini bukan semata sebagai bagian dari konektivitas transportasi atau ekonomi, tapi juga merupakan pintu keamanan dan pertahanan yang mesti beroperasi optimal sepanjang waktu bagi kepentingan nasional kita,” jelas mantan gubernur Kalteng 2 periode ini.
Lebih lanjut, Teras Narang berharap agar pemerintah daerah Kalimantan Tengah dapat menyusun temuan kendala dan menyampaikan usulan perbaikan untuk tata kelola pelayaran di daerah melalui DPD RI. Termasuk berbagai masukan yang dapat mengembangkan konektivitas antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Kiranya tata kolola pelayaran nasional dan daerah semakin tumbuh berkembang, efektif dan efisien, serta memberi dampak kesejahteraan bagi kemajuan masyarakat daerah,” ungkapnya. (tim)
PROKALTENG.CO – Bersama kolega dari Komite II DPD RI menggelar kunjungan kerja ke Kota Batam, Kepulauan Riau sejak Senin (4/6/2024). Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
“Bertemu dengan Walikota Batam dan jajaran, kami mendiskusikan berbagai praktik lapangan, masalah, tantangan, peluang, dan masukan terkait UU Pelayaran ini. Semua dalam rangka memperkuat posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang butuh konektivitas baik antar pulau, antar wilayah,” ujar Anggota DPD RI Agustin Teras Narang.
Melalui kunjungan ini, pihaknya berharap ada masukan berarti untuk memahami soal tata kelola pelayaran di daerah dan sejauh mana pengelolaannya dapat berperan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di daerah. Terlebih Kota Batam memiliki pengalaman panjang sebagai kota yang telah memiliki rute pelayaran dengan kegiatan ekonomi perdagangan yang ternama.
“Kami sempatkan berkunjung juga ke Pelabuhan Internasional Ferry Batam Centre yang menjadi pintu utama jalur dagang hingga wisata antar Indonesia dan negara tetangga Singapura. Pelabuhan ini bukan semata sebagai bagian dari konektivitas transportasi atau ekonomi, tapi juga merupakan pintu keamanan dan pertahanan yang mesti beroperasi optimal sepanjang waktu bagi kepentingan nasional kita,” jelas mantan gubernur Kalteng 2 periode ini.
Lebih lanjut, Teras Narang berharap agar pemerintah daerah Kalimantan Tengah dapat menyusun temuan kendala dan menyampaikan usulan perbaikan untuk tata kelola pelayaran di daerah melalui DPD RI. Termasuk berbagai masukan yang dapat mengembangkan konektivitas antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Kiranya tata kolola pelayaran nasional dan daerah semakin tumbuh berkembang, efektif dan efisien, serta memberi dampak kesejahteraan bagi kemajuan masyarakat daerah,” ungkapnya. (tim)
