PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto membantah anggapan bahwa kebijakan efisiensi anggaran mengganggu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Menurutnya, seluruh kebutuhan penanganan bencana tetap mendapat dukungan penuh dari pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Suharyanto usai mengikuti Rapat Evaluasi Penanggulangan Karhutla di Pos Lapangan Karhutla Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Jumat (11/9/2026).
Belakangan, besaran anggaran lembaga kebencanaan sempat menjadi sorotan publik di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan karhutla di berbagai daerah. Perhatian tersebut menguat setelah kebijakan efisiensi anggaran diterapkan di sejumlah kementerian dan lembaga.
Sebagai gambaran, pagu anggaran BNPB tahun ini tercatat sekitar Rp490 miliar. Sementara Badan Geologi memperoleh sekitar Rp796,29 miliar, Badan SAR Nasional (Basarnas) Rp1,455 triliun, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Rp2,463 triliun. Total anggaran empat lembaga tersebut sekitar Rp5,20 triliun.
Menanggapi sorotan tersebut, Suharyanto menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak menyentuh anggaran penanganan bencana.
“Anggaran tidak terbatas. Jadi kalau dibilang anggaran BNPB turun-turun di media itu, tanyanya ke saya sebagai Kepala BNPB. Nggak ada,” katanya.
Menurutnya, efisiensi hanya berlaku pada belanja rutin, seperti operasional perkantoran, perjalanan dinas, dan konsumsi rapat. Sementara kebutuhan penanganan bencana tetap menjadi prioritas pemerintah.
“Itu efisiensi yang rutin-rutin saja. Kantor, perjalanan dinas, konsumsi rapat. Tapi yang menyangkut bencana, nggak ada batasnya,” tegasnya.
Dia memastikan pemerintah akan terus mendukung kebutuhan penanganan karhutla Kalteng maupun bencana lainnya sesuai kondisi di lapangan. Dukungan tersebut mencakup peralatan, logistik, hingga operasional yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana.
“Apapun yang dibutuhkan di lapangan untuk kebutuhan masyarakat, kita kerja dulu. Berapapun didukung oleh pemerintah,” ujarnya.
Dalam rapat evaluasi tersebut, BNPB juga menerima sejumlah usulan kebutuhan dari daerah terdampak karhutla. Beberapa di antaranya berupa tambahan selang pemadam, nozzle, alat pelindung diri (APD), hingga flexible tank untuk mendukung operasi pemadaman oleh Satgas Darat.
Selain itu, BNPB juga memperkuat penanganan karhutla Kalteng melalui penambahan armada udara berupa helikopter water bombing guna mempercepat proses pemadaman di wilayah yang masih terdampak kebakaran.
Suharyanto menegaskan pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan selama penanganan karhutla berlangsung. Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dan upaya pengendalian kebakaran dapat berjalan optimal.
“Yang terpenting kebutuhan masyarakat dan penanganan di lapangan bisa berjalan. Itu yang menjadi prioritas pemerintah,” pungkasnya. (adr)
