PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Alexius Esliter menyarankan agar pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan Epiji bersubsidi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dapat disalurkan lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi.
Usulan tersebut Alexius sampaikan saat mengikuti rapat bersama Bupati Kotim Halikinnor, anggota DPR RI dapil Kalteng Willy M Yoseph, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina, Kamis (5/8) lalu.
“Dalam rapat tersebut saya mengajukan beberapa usulan. Diantaranya seperti PLN masuk desa, penyaluran BBM dan elpiji bersubsidi ke tingkat desa dengan harga subsidi tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET) dan hanya dikenakan ongkos angkut saja,” kata Alexius kepada Kalteng.co, Minggu (8/8).
Maka dari itu, legislator yang membidangi hukum, pemerintahan, dan keuangan ini menyarankan agar BBM dan elpiji bersubsidi, dapat disalurkan melalui BUMDes ataupun koperasi desa, sehingga benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat yang memerlukannya.
“Kuota elpiji 3 kg di Kabupaten Kotim 252.000/bulan. Artinya sudah melebihi kebutuhan masyarakat. Hanya saja sistem pendistribusiannya yang masih kurang pas. Selalu mengandalkan distributor dalam kota, sehingga tingkat desa tidak pernah merasakannya,” ungkap Alexius.
Politikusi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) di DPRD Kalteng ini menyampaikan, jika elpiji bersubsidi di daerah/desa rata-rata dijual dengan harga 40-50 ribu rupiah/tabung. Harga tersebut tentunya bukan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Jika sistem pendistribusiannya seperti ini, masyarakat tidak akan pernah merasakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jika subsidi tidak sampai, satu-satunya jalan dengan mencabut subsidi tersebut,” tegasnya.