PALANGKA RAYA, KALTENGPOS.CO – Pemerintah Provinsi Kalteng
bersama DPRD Kalteng tandatangani nota kesepakatan terhadap rancangan KUA dan
PPAS APBD 2021. Postur APBD Kalteng yang disepakati Gubernur Kalteng dan DPRD
Kalteng, yakni senilai Rp 4,8 Triliun lebih.
Penandatanganan nota kesepakatan postur APBD Kalteng 2021
tersebut, dilakukan oleh Plt Gubenrur Kalteng Habib Ismail bin Yahya dan unsur
pimpinan DPRD Kalteng yang diwakili oleh H Abdul Razak, Jimmy Carter, dan
Faridawaty Darland Atjeh, pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kalteng, Rabu
(11/11).
“Secara keseluruhan, jika dilihat dari strukturnya,
proyeksi belanja operasi sekitar 65,41 persen, proporsi belanja modal sebesar
Rp 14,13 persen, belanja tidak terduga 2,05 persen, dan belanja transfer 18,82
persen. APBD Kalteng 2021 disepakati Rp 4,8 T lebih,” kata Anggota DPRD
Kalteng dalam laporannya.
Sementara itu, Plt Gubernur Kalteng Habib Ismail bin
Yahya mengatakan, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kalteng Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2017
tanggal 18 Januari 2017. Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun pertama
pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalteng tahun 2016-2021 dan tahun 2021 adalah tahun
terakhir untuk RPJMD Provinsi Kalteng dengan tema pembangunan di tahun 2021
sesuai RPJMD adalah “Pengembangan Agroindustri Berbasis Teknologi Ramah
Lingkunganâ€.
“Secara umum, target atau sasaran indikator makro
pembangunan daerah Provinsi Kalteng tahun 2021 pada KUA dan PPAS T.A. 2021,
antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5-6,5 persen; laju inflasi 2,5-3
persen; angka kemiskinan 4,78-4,82 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 4
persen; Gini Ratio 0,33; dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,5. Namun, di
tahun 2020 ini pada triwulan ketiga, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah
berada pada angka minus 3,12 persen. Ini merupakan dampak daripada Pandemi
Covid-19. Akan tetapi meskipun demikian, Kalimantan Tengah masih berada di atas
nasional yang rata-ratanya adalah minus 3,49 persen,†ujar Habib Ismail.
Sementara dari sisi keuangan daerah, asumsi dasar
kebijakan umum tahun 2021, sebagai berikut: pendapatan daerah pada KUA dan PPAS 2021 mengalami penurunan 1,16 persen dibandingkan target pendapatan pada
APBD mendahului perubahan tahap ke-7 tahun 2020, yakni dari Rp 4,808 triliun
lebih menjadi Rp 4,752 triliun lebih. Pada aspek pembiayaan daerah, pembiayaan
netto pada KUA dan PPAS T.A. 2021 sebesar Rp 136 miliar lebih. Sementara dari
sisi belanja daerah, pada KUA dan PPAS TA 2021 sebesar Rp 4,889 triliun
lebih.
“Terkait dengan perubahan asumsi dasar KUA tersebut,
maka struktur anggaran dalam KUA dan PPAS T.A. 2021 disusun dengan target dan
plafon yang disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah, yakni pendapatan
sebesar Rp 4,752 triliun lebih; belanja Rp 4,889 triliun lebih; dan pembiayaan
netto Rp 136 miliar lebih,” pungkasnya.