PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi I DPRD Kalteng Yohannes Freddy Ering meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar melakukan pengurangan dan efisiensi anggaran terhadap belanja operasi dengan pengecualian terhadap perangkat daerah tertentu yang menjadi pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kalteng, dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu dan bergejolak saat ini dan semakin menutunnya dana transfer pusat, Pemprov Kalteng harus meningkatkan PAD.
Terlebih lagi, sambung Freddy Pemprov juga harus melakukan penajaman skala prioritas program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu mengingat di tengah kondisi dan keterbatasan keuangan daerah yang sangat terbatas tdk terhindarkan adanya kebijakan-kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran.
“Diharapkan kepada Pemprov dalam hal ini tim anggaran agar pengurangan dan efisiensi anggaran dilakukan terhadap belanja operasi khususnya belanja perjalanan dinas, rapat rapat, ATK, belanja rumah tangga terkecuali kepada SKPD tertentu yang menjadi pemungut PAD dan garda terdepan dalam pemungutan PAD yaitu Badan Pendapatan Daerah, khususnya SAMSAT-SAMSAT,” ujarnya, Rabu (8/4).
Alasannya, ungkap Freddy dengan realitas semakin rendahnya dana transfer termasuk bagi hasil, mau tdk mau Pemprov harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Dan untuk itu sedapat mungkin operasional Bapenda dan SAMSAT- SAMSAT hendaknya dihindari adanya pengurangan-pengurahan atau efisiensi,” imbuhnya.(hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi I DPRD Kalteng Yohannes Freddy Ering meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar melakukan pengurangan dan efisiensi anggaran terhadap belanja operasi dengan pengecualian terhadap perangkat daerah tertentu yang menjadi pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kalteng, dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu dan bergejolak saat ini dan semakin menutunnya dana transfer pusat, Pemprov Kalteng harus meningkatkan PAD.
Terlebih lagi, sambung Freddy Pemprov juga harus melakukan penajaman skala prioritas program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu mengingat di tengah kondisi dan keterbatasan keuangan daerah yang sangat terbatas tdk terhindarkan adanya kebijakan-kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran.
“Diharapkan kepada Pemprov dalam hal ini tim anggaran agar pengurangan dan efisiensi anggaran dilakukan terhadap belanja operasi khususnya belanja perjalanan dinas, rapat rapat, ATK, belanja rumah tangga terkecuali kepada SKPD tertentu yang menjadi pemungut PAD dan garda terdepan dalam pemungutan PAD yaitu Badan Pendapatan Daerah, khususnya SAMSAT-SAMSAT,” ujarnya, Rabu (8/4).
Alasannya, ungkap Freddy dengan realitas semakin rendahnya dana transfer termasuk bagi hasil, mau tdk mau Pemprov harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Dan untuk itu sedapat mungkin operasional Bapenda dan SAMSAT- SAMSAT hendaknya dihindari adanya pengurangan-pengurahan atau efisiensi,” imbuhnya.(hfz)
