Fraksi Gernas DPRD Gunung Mas mendesak pemerintah daerah melakukan terobosan untuk meningkatkan PAD setelah realisasi tahun 2025 hanya mencapai sekitar 72 persen dari target.
Yohanes Freddy Ering menilai mutasi pejabat Eselon II Pemprov Kalteng sebagai langkah tepat untuk memperkuat kinerja, meningkatkan PAD, dan mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.
Proyeksi penurunan PAD 2027 menjadi perhatian Bapperida Kalteng, sehingga program dan kegiatan diminta disesuaikan agar tetap realistis dan tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Batara) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menggelar Coaching Clinic Triwulan I Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Rapat
DPRD Kalteng meminta Pemprov melakukan efisiensi belanja operasi secara selektif tanpa mengganggu kinerja Bapenda dan Samsat sebagai ujung tombak peningkatan PAD di tengah menurunnya dana transfer pus
BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Semester II Tahun 2025 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Pemkab Kobar tegaskan komitmen mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Pernyataan ini disampaikan Bupati Hj. Nurhidayah saat pemaparan di Hotel Bahalap Palangkaraya.
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H. Halikinnor. Menegaskan kepada seluruh jajaran pimpinan di daerah ini. agar selalu tertib terhadap administrasi keuangan yang ada. Hal itu untuk menghindari kesalahan dan pelanggaran aturan yang dapat merugikan masyarakat.
