TAG

Keuangan Daerah

Fraksi Gernas Minta Pemkab Gunung Mas Genjot PAD agar Target 2026 Tercapai

Fraksi Gernas DPRD Gunung Mas mendesak pemerintah daerah melakukan terobosan untuk meningkatkan PAD setelah realisasi tahun 2025 hanya mencapai sekitar 72 persen dari target.

Mutasi Pejabat Pemprov Kalteng Dinilai Tepat, DPRD Soroti Penguatan PAD dan Tata Kelola Keuangan

Yohanes Freddy Ering menilai mutasi pejabat Eselon II Pemprov Kalteng sebagai langkah tepat untuk memperkuat kinerja, meningkatkan PAD, dan mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.

Wabup Pulang Pisau: WTP Bukan Sekadar Prestasi, tetapi Bentuk Pertanggungjawaban

Wabup Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta menyebut opini WTP ke-11 merupakan bukti pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Pendapatan Daerah 2027 Diproyeksi Turun, Bapperida Kalteng Minta Penyesuaian Program

Proyeksi penurunan PAD 2027 menjadi perhatian Bapperida Kalteng, sehingga program dan kegiatan diminta disesuaikan agar tetap realistis dan tepat sasaran.

Pemkab Pulang Pisau Tancap Gas Genjot PAD, Sepakati 10 Langkah Strategis

Langkah strategis tersebut mencakup penguatan sinergi, pemetaan potensi, digitalisasi layanan, hingga peningkatan pengawasan guna mengoptimalkan penerimaan daerah.

Modernisasi Keuangan Daerah, Pemkab Batara Luncurkan Inovasi Teknis

Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Batara) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menggelar Coaching Clinic Triwulan I Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Rapat

DPRD Kalteng Tekankan Efisiensi APBD, Bapenda dan Samsat Jangan Dipangkas

DPRD Kalteng meminta Pemprov melakukan efisiensi belanja operasi secara selektif tanpa mengganggu kinerja Bapenda dan Samsat sebagai ujung tombak peningkatan PAD di tengah menurunnya dana transfer pus

Pemkab Seruyan Serahkan LKPD 2025 Tepat Waktu, Wujud Komitmen Transparansi

Pemkab Seruyan menyerahkan LKPD 2025 tepat waktu sebagai wujud komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemprov Kalteng Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Targetkan Opini WTP

Penyerahan LKPD 2025 menjadi langkah Pemprov Kalteng untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemprov Kalteng Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Pemprov Kalteng menegaskan komitmen tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui Rakornas Keuangan Daerah 2026.

Latest news