PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kelangkaan minyak goreng (Migor) di pasaran menjadi perhatian kalangan DPRD Kalteng. Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing juga menyikapi serius terkait kelangkaan migor.
Duwel menyarankan agar Pemerintah Provinsi Kalteng segera bertindak cepat, menyikapi persoalan di lapangan yakni mengelar operasi pasar. Pasalnya, saat ini terjadi kelangkaan migor bersubsidi di sejumlah pusat perbelanjaan, swalayan dan retail mart di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Terkait kelangkaan minyak goreng bersubsidi yang merupakan program pemerintah pusat, bisa saja ada berbagai kemungkinan penyebabnya. Misalnya ada oknum tertentu yang secara sengaja melakukan penimbunan, atau bisa juga produsen mengurangi jumlah produksi minyak goreng dan mengalihkan menjadi produk lainnya seperti biodiesel dan lain sebagainya,” ucap Duwel di ruang kerjanya, Selasa, (8/2).
Ketua komisi yang membidangi Kesejahteraan Rakyat itu juga meminta agar pemerintah provinsi melalui instansi dinas terkait bersama aparat penegak hukum, lebih jeli menelusuri penyebab dan mengatasi persoalan kelangkaan tersebut. Karena program migor bersubsidi itu, sebenarnya lebih ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu, maka pengawasan di pasar memang sekarang sangat diperlukan.
Menurutnya, program minyak goreng bersubsidi merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, maka tentunya dibutuhkan suatu komitmen bersama, baik itu dari pemerintah pusat didukung pula pemerintah daerah, produsen minyak goreng, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO), Bulog, dalam menjalankan kebijakan tersebut secara bersama-sama.
“Setiap kebijakan seperti itu, tentunya ada beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi, bahkan itu di luar dari prediksi semula,” pungkasnya.