PALANGKA RAYA – Selain Komisi II DPRD kalteng melakukan
kunkernya, Komisi IV pun saat ini tengah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), Rabu (5/2).
Kunker tersebut dalam rangka komparasi
terhadap beberapa program kegiatan unggulan, di antaranya yaitu penataan pada kawasan kumuh serta wilayah perkotaan,
kemudian penanganan infrastruktur jalan
pada perkotaan serta penanganan infrastruktur jalan perkotaan yang bersumber
dari APBD provinsi baik dalam bentuk hibah atau dalam bentuk model penanganan
lainnya.
Pelaksanaan kegiatan kunker para
wakil rakyat berlangsung mulai tanggal 5-8 Febuari 2020. Dalam kunjungan
tersebut pihak dari Dinas PUPR Provinsi Jabar, menyambut baik kedatangan para
rombongan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, serta Wakil Ketua DPRD
Kalteng Farida Darland Atjeh. Pertemuan berlangsung di Gedung Sate, Bandung,
Jabar dan akan dilanjutkan pemantauan kelapangan setelahnya.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng
Farida D Atjeh mengatakan, selama di lapangan pihaknya telah menyimpulkan
banyak perbandingan infrastruktur yang terdapat pada Provinsi Kalteng dan
Provinsi Jabar. “Kalteng memiliki banyak
sungai namun hanyak sedikit memiliki jembatan, sedangkan pada Jabar memiliki
banyak jembatan,†jelasnya kepada awak media, Kamis (6/2).
Politisi Partai Nasdem tersebut
menjelaskan, apabila dilihat dari segi demografis dan geografis Provinsi Kateng
dan Jabar memiliki perbedaan besar. Kalteng memiliki wilayah yang sangat luas dengan
luasnya yang mencapai 1,5 kali dari pulau Jawa.
Namun penduduknya hanya mencapai kurang
lebih 3 juta jiwa, dengan APBD kurang lebih lima Rp5 triliun, pada 14 kabupaten/kota.
Sementara pada wilayah Jabar penduduknya mencapai kurang lebih 49 juta jiwa,
dengan APBD kurang lebih Rp46 triliun, pada 27 kabupaten/kota.
“Sementara program penataan
kawasan kumuh yang kami pelajari di Pemerintah Provinsi Jabar yaitu, penyediaan
sarana proteksi kebakaran, drainase pemukiman, jalan pemukiman, sarana air
bersih, pengolahan limbah, penataan ruang terbuka publik, kemudian Rumah Tidak
Layak Huni (RUTILAHU) dengan program bedah rumah Rp17,5 juta rupiah per rumah
dengan target pada tahun 2020 200.000 unit rumah,†tutup Farida. (pra/ari/nto)