APBD 2026 Disisir Ketat, DPRD Palangka Raya Pangkas Belanja Tak Prioritas

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kota Palangka Raya mulai menyisir ketat anggaran dalam APBD 2026. Fokusnya jelas, efisiensi belanja daerah dengan memangkas pos yang dinilai kurang prioritas seperti makan minum hingga belanja barang dan jasa.

Langkah efisiensi APBD Palangka Raya ini ditegaskan agar anggaran lebih banyak dialihkan ke program yang langsung dirasakan masyarakat, tanpa mengurangi pembangunan daerah.

Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan mengatakan, DPRD bersama pemerintah kota telah melakukan penyesuaian di sejumlah pos anggaran.

“Belanja-belanja itu kita banyak kurangi, termasuk makan minum dan belanja barang dan jasa. Yang masih bisa dipakai tetap digunakan, tapi ada juga yang kita tunda,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Baca Juga :  DPRD Dorong Perbaikan Layanan Kesehatan dan Sanitasi di Palangka Raya

Menurut dia, kebijakan efisiensi ini bukan hanya terjadi di daerah, tetapi juga mengikuti kondisi nasional hingga global.

“Ini bukan hanya di daerah kita, tapi juga kondisi dunia dan Indonesia. Jadi kita sama-sama melakukan efisiensi, dan itu sudah disosialisasikan oleh pemerintah kota,” tambahnya.

Ia menegaskan, efisiensi dilakukan agar alokasi anggaran lebih fokus pada kebutuhan masyarakat.

Electronic money exchangers listing

“Kita kurangi belanja internal, tapi ada aksi nyata untuk masyarakat. Ke depan, anggaran lebih banyak untuk pembangunan yang dirasakan langsung,” jelasnya.

Hatir memastikan, kebijakan tersebut tidak akan mengurangi volume pembangunan. Justru, pembangunan tetap berjalan dengan dorongan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Pembangunan tidak berkurang. Pendapatan daerah tetap kita dorong, tapi tidak membebani masyarakat bawah,” tegasnya.

Baca Juga :  Pembangunan Sektor Penting Diharap Terus Digencarkan

Selain itu, DPRD juga mendorong optimalisasi kontribusi dari pelaku usaha menengah ke atas sebagai salah satu sumber PAD.

“Yang kewajiban pengusaha menengah ke atas dimaksimalkan. Dari pertemuan dengan pedagang, mereka juga mendukung. Bahkan ada yang menyampaikan kontribusi 5 sampai 10 persen bisa masuk ke kas daerah untuk pembangunan,” pungkasnya. (adr)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kota Palangka Raya mulai menyisir ketat anggaran dalam APBD 2026. Fokusnya jelas, efisiensi belanja daerah dengan memangkas pos yang dinilai kurang prioritas seperti makan minum hingga belanja barang dan jasa.

Langkah efisiensi APBD Palangka Raya ini ditegaskan agar anggaran lebih banyak dialihkan ke program yang langsung dirasakan masyarakat, tanpa mengurangi pembangunan daerah.

Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan mengatakan, DPRD bersama pemerintah kota telah melakukan penyesuaian di sejumlah pos anggaran.

Electronic money exchangers listing

“Belanja-belanja itu kita banyak kurangi, termasuk makan minum dan belanja barang dan jasa. Yang masih bisa dipakai tetap digunakan, tapi ada juga yang kita tunda,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Baca Juga :  DPRD Dorong Perbaikan Layanan Kesehatan dan Sanitasi di Palangka Raya

Menurut dia, kebijakan efisiensi ini bukan hanya terjadi di daerah, tetapi juga mengikuti kondisi nasional hingga global.

“Ini bukan hanya di daerah kita, tapi juga kondisi dunia dan Indonesia. Jadi kita sama-sama melakukan efisiensi, dan itu sudah disosialisasikan oleh pemerintah kota,” tambahnya.

Ia menegaskan, efisiensi dilakukan agar alokasi anggaran lebih fokus pada kebutuhan masyarakat.

“Kita kurangi belanja internal, tapi ada aksi nyata untuk masyarakat. Ke depan, anggaran lebih banyak untuk pembangunan yang dirasakan langsung,” jelasnya.

Hatir memastikan, kebijakan tersebut tidak akan mengurangi volume pembangunan. Justru, pembangunan tetap berjalan dengan dorongan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Pembangunan tidak berkurang. Pendapatan daerah tetap kita dorong, tapi tidak membebani masyarakat bawah,” tegasnya.

Baca Juga :  Pembangunan Sektor Penting Diharap Terus Digencarkan

Selain itu, DPRD juga mendorong optimalisasi kontribusi dari pelaku usaha menengah ke atas sebagai salah satu sumber PAD.

“Yang kewajiban pengusaha menengah ke atas dimaksimalkan. Dari pertemuan dengan pedagang, mereka juga mendukung. Bahkan ada yang menyampaikan kontribusi 5 sampai 10 persen bisa masuk ke kas daerah untuk pembangunan,” pungkasnya. (adr)

Terpopuler

Artikel Terbaru