PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Komunikasi (FISIP-ADKOM) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) mengikuti kuliah lapangan di Kantor DPRD Kota Palangka Raya, Jalan Soekarno, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai teori organisasi dan implementasi kebijakan publik melalui pembelajaran langsung di lingkungan lembaga legislatif daerah.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengatakan pihaknya menerima kunjungan mahasiswa untuk memperkenalkan struktur organisasi serta sistem administrasi yang berlaku di DPRD Kota Palangka Raya.
“Kami menyampaikan mengenai struktur organisasi dan sistem administrasi DPRD Kota Palangka Raya, mulai dari dasar hukumnya, struktur pimpinan, komisi-komisi, hingga alat kelengkapan dewan lainnya,” ujarnya.
Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan pemahaman mengenai tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah (Perda), fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas lembaga legislatif daerah.
“Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa yang hadir dapat memahami tugas pokok dan fungsi DPRD, serta mengetahui bahwa anggota DPRD menjalankan tiga fungsi tersebut secara maksimal,” katanya.
Dosen FISIP-ADKOM UMPR pengampu mata kuliah Teori Organisasi Semester 2, Anggelina Hariyanti, menjelaskan kuliah lapangan tersebut dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami teori di ruang kelas, tetapi juga melihat secara langsung penerapan kebijakan dan mekanisme kerja lembaga pemerintahan.
“Melalui kegiatan ini mahasiswa dapat mengetahui bagaimana struktur organisasi DPRD, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan rapat paripurna, hingga bagaimana anggota dewan menyikapi aspirasi masyarakat sesuai prosedur yang berlaku,” jelasnya.
Sementara itu, dosen pengampu mata kuliah Implementasi Kebijakan Semester 4, Ainun Jariah, menilai DPRD merupakan lokasi yang tepat untuk mempelajari siklus kebijakan publik karena berperan dalam proses perencanaan, pembahasan hingga pengawasan kebijakan daerah.
“Mahasiswa akan belajar secara langsung mengenai siklus kebijakan publik, baik yang bersifat bottom-up maupun top-down, sehingga mereka memiliki gambaran nyata tentang proses kebijakan publik yang berlangsung di Kota Palangka Raya,” tuturnya.
Kegiatan kuliah lapangan tersebut diharapkan dapat memperkaya wawasan mahasiswa mengenai fungsi lembaga legislatif, proses administrasi pemerintahan, serta implementasi kebijakan publik sebagai bekal dalam memahami praktik pemerintahan di daerah. (adr)
