PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 10 kali berturut-turut mendapat apresiasi dari DPRD Kota Palangka Raya.
Namun, capaian tersebut diingatkan agar tidak membuat jajaran pemerintah daerah cepat berpuas diri dan tetap fokus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, menilai raihan opini WTP selama satu dekade menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, mempertahankan predikat tersebut selama 10 tahun berturut-turut bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan komitmen, kedisiplinan, serta kerja sama seluruh organisasi perangkat daerah.
“Kami mengapresiasi capaian Pemko Palangka Raya yang kembali meraih opini WTP dari BPK RI. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah terus berjalan dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengatakan, raihan WTP harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan, opini WTP bukan hanya sebatas prestasi administratif, tetapi juga harus tercermin dalam pelaksanaan program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang baik tersebut mampu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dan berbagai program yang menyentuh kebutuhan warga,” katanya.
Selain itu, Hap mendukung langkah Pemko Palangka Raya untuk segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan BPK RI. Menurutnya, rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Predikat WTP ini harus terus dipertahankan. Namun yang lebih utama adalah bagaimana tata kelola pemerintahan semakin baik, transparan dan mampu memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat Kota Palangka Raya,” pungkasnya.
Diketahui, Pemko Palangka Raya kembali meraih opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-10 yang diraih secara berturut-turut oleh Pemko Palangka Raya. (jef)
