Kotim sukses mempertahankan, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah untuk yang ke-12 kalinya secara berturutturut.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), atas Laporan Keuangan Pemprov
DPRD Lamandau mengapresiasi keberhasilan Pemkab Lamandau mempertahankan Opini WTP untuk ke-13 kalinya berturut-turut sebagai bukti komitmen dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
DPRD Kabupaten Seruyan mengapresiasi keberhasilan Pemkab Seruyan kembali meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Kalteng.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi menegaskan komitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK RI guna memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan PAD.
Bupati Barito Selatan menyerahkan LKPD 2025 kepada BPK RI Perwakilan Kalteng sebagai bentuk komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemprov Kalteng menerima kunjungan Tim Pemeriksa BPK RI beserta Tim Pendamping dari Bappenas di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Senin (3/11/2025).
Rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Katingan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menghasilkan sejumlah catatan penting terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong, menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai utang RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya yang mencapai Rp120 miliar.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali mencatatkan pencapaian gemilang di bidang pengelolaan keuangan. Untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut, Kotim berhasil meraih opini Wajar
Bupati Ahmad Selanorwanda dalam sambutannya menegaskan pentingnya proses pemeriksaan ini dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Lamandau menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng, Kamis (27/3/2025). Penyerahan dilaku
Penjabat (Pj) Bupati Lamandau, Said Salim menghadiri  rapat koordinasi persiapan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Sabtu (22/2/2025)
Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko. Menghadiri Entry Meeting pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (17/2/2025).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggelar konsinyering rekonsiliasi dan penyusunan laporan aset daerah tahun 2024.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan arahan dari Gubernur agar kepala perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi dalam rencana aksi yang telah disepakati bersama.
Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran negara, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Kalimantan Tengah menggelar Entry Meeting dengan Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Bawono Yudyanto Kusumo, pada Senin (14/10/2024).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memulai pemeriksaan kinerja tematik pendahuluan atas penyelenggaraan program jaminan kesehatan untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO - Penjabat (Pj) Bupati Seruyan, Djainuddin Noor melalui Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Seruyan, Bahrun Abbas mengingatkan seluruh perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan untuk menuntaskan apa yang menjadi catatan dari BPK RI Perwakilan Kalteng.
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO - Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) HM Wiyatno menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kalteng M Ali Asyhar di ruang kerja Gedung DPRD Kalteng, Selasa (30/4).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (28/3).
Penjabat (Pj) Bupati Lamandau, Lilis Suriani. Didampingi sekretaris daerah, asisten dan kepala OPD menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Tengah M. Ali Asyhar, di ruang kerja Bupati Lamandau.
BPK RI melakukan Pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun 2022 dan 2023. Wagub Kalteng H. Edy Pratowo. Menerima kehadiran tim audit dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng, Tukino dan tim audit yang mewakili Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalteng.
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO - Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng H. Nuryakin melakukan kunjungan ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Ir. SP Lumban Gaol. Meminta agar pemerintah daerah melalui dinas terkait. Yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk inventarisasi seluruh aset milik Pemkab Kotim
