SAMPIT, PROKALTENG.CO– Wilayah utara merupakan salah kawasan yang masih membutuhkan perhatian serius dalam hal pembangunan infrastruktur karena daerah tersebut masih sangat terbatas. Wilayah itu meliputi enam Kecamatan yaitu Parenggean, Mentaya Hulu, Tualan Hulu, Antang Kalang, Telaga Antang dan Bukit Santuai
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah ST mengingatkan pihak pemerintah daerah untuk tetap memprioritaskan kawasan pelosok dalam pembangunan infrastruktur terutama didaerah utara, karena selama ini stigma yang terbangun bahwa daerah pelosok adalah anak tiri dan kurang mendapatkan perhatian serta sentuhan pembangunan.
“Kami meminta pembangunan di daerah pelosok harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan harus tetap diprioritaskan, karena kondisi infrastruktur di daerah pelosok masih sangat terbatas, dan keterbatasan infrastruktur berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu juga pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan juga masih sangat membutuhkan perhatian,” sampai Juliansyah saat dibincangi diruang kerjannya Minggu (20/2).
Menurutnya saat ini masih ada sejumlah desa yang belum bisa diakses melalui jalan darat sehingga harus mengandalkan jalur sungai. Keberpihakan pembangunan untuk daerah pelosok sebuah keharusan, demi pemerataan pembangunan. Karena pembangunan juga untuk menunjang peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat didaerah pelosok.
“Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang mulai tingkat desa dan kecamatan, dan itu diharapkan ditindaklanjuti dan direalisasikan. Jangan sampai usulan warga hanya ditampung namun tidak ditanggapi secara serius,” ujar Juliansyah.
Politisi Partai Gerindra ini juga mengatakan bahwa usulan yang disampaikan masyarakat dibuat pengelompokan untuk disalurkan ke satuan organisasi perangkat daerah masing-masing. Usulan yang disampaikan masyarakat harus benar-benar dibahas dan ditindaklanjuti.
“Usulan masyarakat di kawasan pelosok menjadi acuan pelaksanaan penyusunan program, maka prosesnya itu harus dihargai melalui pelaksanaan program yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kotim, kami juga akan memperjuangkan semaksimal mungkin kalau usulan-usulan masyarakat disampaikan pihak eksekutif melalui program yang diusulkan saat pembahasan,” katanya.(bah)
SAMPIT, PROKALTENG.CO– Wilayah utara merupakan salah kawasan yang masih membutuhkan perhatian serius dalam hal pembangunan infrastruktur karena daerah tersebut masih sangat terbatas. Wilayah itu meliputi enam Kecamatan yaitu Parenggean, Mentaya Hulu, Tualan Hulu, Antang Kalang, Telaga Antang dan Bukit Santuai
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah ST mengingatkan pihak pemerintah daerah untuk tetap memprioritaskan kawasan pelosok dalam pembangunan infrastruktur terutama didaerah utara, karena selama ini stigma yang terbangun bahwa daerah pelosok adalah anak tiri dan kurang mendapatkan perhatian serta sentuhan pembangunan.
“Kami meminta pembangunan di daerah pelosok harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan harus tetap diprioritaskan, karena kondisi infrastruktur di daerah pelosok masih sangat terbatas, dan keterbatasan infrastruktur berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu juga pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan juga masih sangat membutuhkan perhatian,” sampai Juliansyah saat dibincangi diruang kerjannya Minggu (20/2).
Menurutnya saat ini masih ada sejumlah desa yang belum bisa diakses melalui jalan darat sehingga harus mengandalkan jalur sungai. Keberpihakan pembangunan untuk daerah pelosok sebuah keharusan, demi pemerataan pembangunan. Karena pembangunan juga untuk menunjang peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat didaerah pelosok.
“Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang mulai tingkat desa dan kecamatan, dan itu diharapkan ditindaklanjuti dan direalisasikan. Jangan sampai usulan warga hanya ditampung namun tidak ditanggapi secara serius,” ujar Juliansyah.
Politisi Partai Gerindra ini juga mengatakan bahwa usulan yang disampaikan masyarakat dibuat pengelompokan untuk disalurkan ke satuan organisasi perangkat daerah masing-masing. Usulan yang disampaikan masyarakat harus benar-benar dibahas dan ditindaklanjuti.
“Usulan masyarakat di kawasan pelosok menjadi acuan pelaksanaan penyusunan program, maka prosesnya itu harus dihargai melalui pelaksanaan program yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kotim, kami juga akan memperjuangkan semaksimal mungkin kalau usulan-usulan masyarakat disampaikan pihak eksekutif melalui program yang diusulkan saat pembahasan,” katanya.(bah)
