KUALA KURUN, PROKALTENG.CO – Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Gunung Mas menyoroti rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai selalu meleset dari target setiap tahun. Menyikapi hal tersebut, Fraksi Nasdem mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten memberikan sanksi kepada OPD yang tidak mampu mencapai target PAD, sekaligus penghargaan bagi yang berhasil melampaui.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Nasdem yang juga anggota DPRD Gunung Mas, Doni Saputra. Dalam pandangannya terhadap program prioritas pemerintah daerah, ia menggarisbawahi tiga poin penting, yakni soal infrastruktur jalan, peningkatan PAD, dan penertiban izin perusahaan.
“Pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama, utamannya infrastruktur jalan perlu menjadi prioritas utama, terutama jalan Tewah-Tumbang Miri yang sudah puluhan tahun belum tuntas maksimal,” kata Doni Saputra, Rabu (2/7).
Ia juga mengaku prihatin atas kondisi PAD yang tak kunjung memenuhi target. Untuk itu, Nasdem menyarankan mekanisme reward and punishment bagi perangkat daerah sebagai bentuk evaluasi kinerja.
“Untuk itu kami mengusulkan pemberian sanksi kepada OPD yang tidak tercapai target PAD-nya dan diberikan reward/penghargaan kepada OPD yang mencapai atau melebihi target PAD,” terang dia.
Tak hanya itu, Doni juga mendesak agar izin perusahaan besar swasta (PBS) yang belum memiliki HGU segera dicabut. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk kelalaian yang tidak bisa dibiarkan.
“Kami sebagai fraksi pendukung pemerintah daerah kami setuju dan sepakat terhadap visi dan misi serta program prioritas yang tertuang dalam Rancangan RPJMD tersebut dan selanjutnya akan dibahas pada forum sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tukasnya. (nya)
KUALA KURUN, PROKALTENG.CO – Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Gunung Mas menyoroti rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai selalu meleset dari target setiap tahun. Menyikapi hal tersebut, Fraksi Nasdem mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten memberikan sanksi kepada OPD yang tidak mampu mencapai target PAD, sekaligus penghargaan bagi yang berhasil melampaui.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Nasdem yang juga anggota DPRD Gunung Mas, Doni Saputra. Dalam pandangannya terhadap program prioritas pemerintah daerah, ia menggarisbawahi tiga poin penting, yakni soal infrastruktur jalan, peningkatan PAD, dan penertiban izin perusahaan.
“Pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama, utamannya infrastruktur jalan perlu menjadi prioritas utama, terutama jalan Tewah-Tumbang Miri yang sudah puluhan tahun belum tuntas maksimal,” kata Doni Saputra, Rabu (2/7).
Ia juga mengaku prihatin atas kondisi PAD yang tak kunjung memenuhi target. Untuk itu, Nasdem menyarankan mekanisme reward and punishment bagi perangkat daerah sebagai bentuk evaluasi kinerja.
“Untuk itu kami mengusulkan pemberian sanksi kepada OPD yang tidak tercapai target PAD-nya dan diberikan reward/penghargaan kepada OPD yang mencapai atau melebihi target PAD,” terang dia.
Tak hanya itu, Doni juga mendesak agar izin perusahaan besar swasta (PBS) yang belum memiliki HGU segera dicabut. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk kelalaian yang tidak bisa dibiarkan.
“Kami sebagai fraksi pendukung pemerintah daerah kami setuju dan sepakat terhadap visi dan misi serta program prioritas yang tertuang dalam Rancangan RPJMD tersebut dan selanjutnya akan dibahas pada forum sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tukasnya. (nya)
