DPRD Gunung Mas mendorong pemerintah kecamatan mengoptimalkan pemanfaatan pasar rakyat agar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan PAD.
Bapemperda DPRD Gunung Mas berkomitmen menyempurnakan Raperda Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif dengan mengakomodasi seluruh masukan dari pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas, Binartha, mendorong pemerintah kecamatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pasar rakyat yang telah dibangun di berbagai wilayah.
DPRD Kabupaten Gunung Mas bersama pemerintah daerah mengesahkan Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun 2026 melalui Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Senin (29/9/2025).
Menjelang Musrenbang kecamatan dan desa di Kabupaten Gunung Mas, DPRD mengingatkan agar usulan masyarakat tetap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Penanganan narkoba di Kabupaten Gunung Mas dinilai belum maksimal. DPRD setempat menilai, sudah waktunya pemerintah daerah mengambil langkah serius, membentuk BNNK
Kalangan DPRD Kabupaten Gunung Mas memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XVIII tingkat kabupaten yang digelar di Kecamatan Tewah.
Wakil Ketua I DPRD Gunung Mas, Nomi Aprilia, menyoroti peredaran beras yang tidak sesuai standar dan meminta agar dinas terkait memperketat pengawasan di semua lini distribusi.
Di tanah Gunung Mas, tiwah bukan sekadar serangkaian upacara. Ia adalah cara umat Kaharingan mengantar roh leluhur, menyambungkan kembali yang hidup dengan yang sudah pulang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas meminta agar program Tambun Bungai didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Hal ini dilakukan, supaya ada kesamaan serta sej
DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mendorong percepatan penetapan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah.
DPRD Kabupaten Gunung Mas menekankan pentingnya peran aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.
DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menilai kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di daerah.
Tujuan dari penerapan satu data ini sangat jelas, yakni untuk menghadirkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses,” ujar Anggota DPRD Gunung Mas, Binartha.
Enam fraksi pendukung DPRD Kabupaten Gunung Mas sepakat untuk membahas enam Raperda serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Setelah menjalani masa cuti bersama dan libur nasional selama 11 hari, disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kembali menjadi perhatian.
DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mendukung penuh program pelatihan kerja bagi pemuda yang digelar oleh dinas terkait. Langkah ini dinilai mampu membuka peluang kerja sekaligus mendorong generasi muda untuk lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Modus penipuan melalui media sosial (medsos) semakin marak di Kabupaten Gunung Mas. Pelaku memanfaatkan platform seperti WhatsApp (WA), Facebook, dan SMS untuk mengelabui masyarakat.
Akses jalan menuju situs budaya Tambun dan Bungai di Desa Tumbang Pajengei, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas (Gumas) kini dalam kondisi memprihatinkan.
Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) masih mengandalkan pekerjaan yang tidak jelas, seperti pertambangan tanpa izin (Peti), untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini tengah melakukan perbaikan ruas jalan provinsi di Kecamatan Sepang, Mihing Raya, dan Kurun, yang menghubungkan Kurun-Palangka Raya.
Seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Negeri setempat. Oknum legislator berinisial SR itu diduga terlibat kasus korupsi APBDes Bereng Jun, Kecamatan Manuhing
